Pemkab Ketapang Harap Khatib Jadi Penyampai Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Ketapang|24/03/2022

KalbarOnline, Ketapang – Para khatib diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah dalam menjaga aqidah masyarakat. “Juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang

Pemerintah dan KPU Sepakat Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Nasional|24/01/2022

Pemerintah dan KPU Sepakat Jadwal Pemilu 14 Februari 2024 Rapat Jadwal Pemilu 2024 dengan DPR KalbarOnline.com – Komisi II DPR RI bersama

Indonesia Lawan Corona

Pemerintah Resmi Turunkan Tarif Swab PCR

Nasional|27/10/2021

Pemerintah Resmi Turunkan Tarif Swab PCR KalbarOnline.com – Pemerintah resmi menurunkan biaya pemeriksaan swab polymerase chain reaction (PCR) pada Rabu, 27 Oktober

Pemkab Sekadau Gelar Konsultasi Publik RKPD 2022

Sekadau|07/02/202108/02/2021

KalbarOnline, Sekadau – Pemerintah Kabupaten Sekadau menggelar konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau tahun 2022 yang dilangsungkan di ruang

Pemerintah Diminta Perketat Regulasi Mutasi Sikapi Banyak Guru PNS Minta Pindah

Nasional|20/01/2021

Pemerintah Diminta Perketat Regulasi Mutasi Sikapi Banyak Guru PNS Minta Pindah KalbarOnline, Pontianak – Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G)

Soal Penanganan Bencana oleh Pemerintah, DPR Minta Secara Menyeluruh

Nasional|16/01/202116/01/2021

KalbarOnline.com – Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin meminta pemerintah melalui BNPB, Kemensos, TNI dan Polri dapat memperhatikan seluruh wilayah akibat dampak

Pemerintah Akui Kesalahan Teknis di UU Cipta Kerja

Nasional|03/11/202003/11/2020

KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. UU tersebut diberi nomor 11 tahun 2020 tentang

Pemerintah Gandeng Ormas Agama Jelaskan Vaksinasi Covid-19

Nasional|27/10/202027/10/2020

KalbarOnline.com – Rencana vaksinasi Covid-19 tahun depan diakui pemerintah rentan memunculkan disinformasi dan kabar bohong alias hoaks. Karena itu, Presiden Jokowi meminta

Komnas HAM Minta Pemerintah dan DPR Tunda Tahapan Pilkada Serentak

Nasional|12/09/2020

KalbarOnline.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan kepada pemerintah, untuk menunda tahapan pelaksanaan Pilkada serentak. Itu karena masih bertambahnya

DPR Minta Pemerintah Pilih Cetak Uang daripada Terus Tambah Uang

Nasional|29/08/202029/08/2020

KalbarOnline.com – Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyoroti kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis perekonomian akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, ada ketidakcocokan antara

Pemerintah Disebut Habiskan Rp 90,45 Miliar untuk Jasa Influencer

Nasional|20/08/202020/08/2020

KalbarOnline.com – Indonesia Coruption Watch (ICW) mengungkapkan, pemerintah telah menghabiskan Rp 90,45 miliar untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer. Hal ini