KalbarOnline, Surabaya – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson mengungkapkan, semangat otonomi daerah harus dibarengi dengan semangat untuk terus menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Agar kemudian, pemerintah daerah (pemda), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bisa mencapai kemandirian fiskal, atau tidak ketergantungan dengan pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Harisson, usai menghadiri puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVIII Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/04/2024).
“Dengan semangat otonomi daerah sekarang ini, sebenarnya setiap kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus lebih kreatif, dan inovatif dalam menggali potensi daerah untuk menambah PAD. Jangan menengadahkan tangan, atau minta-minta uang ke pemerintah pusat terus,” ungkapnya.
Harisson mengatakan, setiap kepala daerah harus mampu manarik investor dari luar sebanyak mungkin, untuk berinvestasi ke daerah. Salah satunya dengan pemasaran yang baik, dan mempermudah perizinan.
“Mana-mana SOP yang tumpang tindih tentang perizinan, langkah-langkah prosedur yang panjang, rumit dan berbelit harus segera dipangkas. Dengan demikian daerah akan banyak dilirik oleh investor, sehingga mereka mau menanamkan investasinya,” ujarnya.
Dengan banyaknya investasi lanjut Harisson, maka pemda akan mendapatkan PAD yang tinggi, yang kemudian akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Namun demikian, Harisson mengingatkan, investasi atau pembangunan yang dilaksanakan harus tetap dan benar-benar memperhatikan lingkungan.
“Seperti kita ketahui, saat ini terjadi climate change (perubahan iklim), di mana terjadi pemanasan suhu global yang mengakibatkan mencairnya es di kutub utara dan selatan. Climate change menyebabkan el-nino, la-nina, yang menyebabkan kemarau panjang atau musim hujan yang lama, serta mengakibatkan banjir, banjir bandang, longsor, dan lainnya,” ujarnya.
Harisson menambahkan, mulai sekarang, pemda sudah harus memantapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dengan cara mengurangi karbon, zero net emission, dan menekan atau berupaya mencegah kenaikan suhu global.
“Hal ini juga sesuai dengan salah satu tema pembangunan Kalbar pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2025 – 2045 yaitu pusat industri hijau bernilai tambah,” katanya.
Harisson juga sempat mencontohkan terkait kemandirian daerah dalam pembangunan. Seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar ketika membangun dua unit tower masing enam lantai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso.
“(Dibangun) untuk rawat inap, dan ada 14 kamar operasi di RSUD Soedarso, itu semua dibangun dengan menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) murni Provinsi Kalbar,” terangnya.
Kemudian hal serupa juga dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah yang berhasil membangun gedung baru untuk RSUD dr Rubini. Di mana, pembangunan rumah sakit yang murni menggunakan APBD Pemkab Mempawah itu sempat mendapat pujian langsung dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).
“Selama ini banyak kabupaten yang merengek minta pembangunan RSUD-nya ke kemenkes (kementerian kesehatan), padahal sebenarnya pemerintah kabupaten/kota mampu, tinggal niat kepala daerahnya saja,” kata dia.
“Kemenkes sebenarnya sudah mengarahkan bahwa untuk pembangunan fisik RSUD silahkan dibangun oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, sedangkan untuk alkes (alat kesehatan) akan dibantu oleh Kemenkes,” pungkasnya. (Jau)
Comment