KalbarOnline, Ketapang – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo didampingi OPD Pemerintah Kabupaten ketapang menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penguatan Harmoni Sosial Melalui Kebijakan Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kalimantan Barat untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN), pada Selasa (07/11/2023), di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar.
Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya kolaborasi pemberdayaan ekonomi masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang akan diimplementasikan pada proyek perubahan untuk mendukung IKN.
Kegiatan ini dihadiri PJ Gubernur Kalimantan Barat, Harisson didampingi para Asisten PJ Gubernur, para perangkat daerah pemerintah provinsi, para pemimpin perusahaan dan tim pakar dari universitas dan perguruan tinggi.
Sekda Alexander yang juga peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I Lembaga Administrasi Negara RI angkatan 58 dalam kesempatan tersebut turut menjadi pemateri kegiatan.
Sekda mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi gagasan perubahan yang diinisiasi oleh dirinya sebagai peserta PKN Tingkat 1 Lembaga Administrasi Negara RI angkatan 58.
Menurut dia, harmoni sosial dapat mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Barat yang memiliki keberagaman etnis, agama dan budaya.
“Kolaborasi pemberdayaan yang efektif memperkuat harmoni sosial akan menjadi model pemberdayaan dalam rangka transformasi sosial, termasuk transformasi sosial di IKN Nusantara,” kata Sekda Alexander.
Kolaborasi pemberdayaan itu, lanjutnya, melibatkan partisipasi inklusif dari seluruh stakeholders untuk mengurangi kesenjangan yang menjadi akar konflik sehingga tercipta kesetaraan, keadilan, keamanan dan ketentraman yang merupakan aspek penting harmoni sosial.
Dirinya menjelaskan, harmoni sosial sebagai faktor yang sangat penting dalam pembangunan, karena dapat mendorong kerjasama, menjaga kedamaian, meningkatkan kualitas hidup, mengatasi ketidaksetaraan, mendorong investasi dan pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial.
“Namun tentu ini memiliki tantangan, karena harmoni sosial sebagai proses yang tidak mudah diwujudkannya karena perbedaan dan kesenjangan yang dapat menjurus pada konflik sosial,” jelasnya.
Selanjutnya dalam kegiatan tersebut juga dilakukan deklarasi penandatanganan komitmen bersama para pemerintah, lembaga, asosiasi dan perusahaan. (Adi LC)
Comment