Gubernur Kalbar, Drs Cornelis Foto Bersama Usai Peresmian STAKatN Yang Diresmikan Oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim (Foto: Hms)
Gubernur Kalbar, Drs Cornelis Foto Bersama Usai Peresmian STAKatN Yang Diresmikan Oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim (Foto: Hms)

KalbarOnline, Kubu Raya – Diresmikannya Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STKatN) Pontianak, merupakan wujud keseriusan pemerintah menyiapkan tenaga pendidik agama Katolik, yang selama ini masih belum memenuhi standar.

Karena banyak kejadian, lulusan Sarjana Agama Katolik banyak yang belum memenuhi syarat pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara, hal ini salah satunya disebabkan syarat yang tidak terpenuhi oleh lembaga pendidikannya.

“Persoalannya ada sekolah Katolik yang dibuat oleh gereja, ijazahnya ditulis hanya untuk kepentingan sendiri. Ketika Suharto jadi Presiden meminta untuk mengangkat guru agama katolik, ijazah itu tidak standar,” ungkap Cornelis, ketika bersama Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifudin saat meresmikan STAKatN Pontianak, di Jalan Parit H Muhsin, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (6/4) lalu.

Peresmian STAKat Pontianak ini, sekaligus menjadikan status Sekolah Tinggi Katolik Negeri. Sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah negeri Katolik di Kalbar.

Dijelaskan Mantan Bupati Landak itu, standar untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga ada, agama lain sudah ada standarisasinya. Diceritakan Cornelis, ketika dirinya menjabat sebagai Camat sampai Gubernur, untuk mengajukan jatah guru (Agama Katolik) sangat sulit, karena ijazahnya tidak cocok.

Maka, dengan dijadikannya Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus milik Keuskupan Agung Pontianak ini sebagai sekolah negeri merupakan satu – satunya jalan keluar yang bisa diberikan pemerintah, untuk menjawab tantangan tersebut.

“Sebagai Gubernur yang beragama Katolik. Saya merasakan bagaimana melalui proses ini. Pemerintah tidak mungkin melanggar aturan yang dibuat negara, makanya ini satu-satunya jalan (menegerikan). Pemerintah tidak mungkin membuat rancangan yang menghancurkan umat, rancanganku untuk damai sejahtera,” ujar Cornelis mengutip salah satu ayat Alkitab.

Orang nomor satu di Kalbar itu berharap, ketika pemerintah sudah membantu, maka lembaga perguruan tinggi juga harus proaktif, karena bila sudah negeri maka standarisasi di berbagai bidang menjadi keharusan.

“Saya sangat berterimakasih kepada Menteri Agama yang sudah memperjuangkan peresmian sekolah tinggi Katolik. Semoga Pak Menteri Agama semakin sukses melaksanakan tugas kedepan, karena untuk melakukan ini perlu keberanian, mengingat Katolik di Indonesia minoritas,” imbuh Cornelis.

Cornelis juga berharap, Gereja Katolik selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Karena pemerintah yang menaungi seluruh agama. Makanya keberadaan agama ini sangat penting, untuk patuh dan takut kepada Tuhan. Sehingga ini perlu dijaga bersama.

“Jangan apriori dengan Pemerintah, ketika Gereja Katolik jangan menjauh dengan Pemerintah,” ucap Cornelis.

Uskup Agung Pontianak, Mgr. Agustinus Agus, mengakui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil guru bidang studi Agama Katolik masih minim. Mantan Uskup Sintang itu mengungkapkan dari 1222 SMPN di Kalbar, guru agama Katoliknya 355.

Dari 4341 Sekolah Dasar Negeri, Guru Agama Katoliknya 1063 atau sekitar 25 persen. Demikian juga dari 378 SMAN, terdapat 89 guru Agama Katolik atau 23 persen, padahal, dalam setiap sekolah itu bisa dipastikan ada siswa maupun siswi yang beragama Katolik, sehingga menurutnya ini menjadi tanggung jawab bersama bagaimana mencari jalan keluarnya.

Namun disamping itu, Imam Projo itu berharap, tamatan sekolah tinggi ini tidak semata-mata memiliki kemampuan menjadi guru atau tenaga pengajar tapi sebagai teladan dan pembina iman umat Katolik lainnya.

Sementara Menteri Agama mengatakan bahwa kehadiran STAKatN Pontianak, merupakan yang pertama di Indonesia, semoga nanti diperluas di daerah lainnya.

“Kami berharap dari sini, bisa memunculkan nilai-nilai agama menjadi perekat rangkaian kesatuan seluruh umat beragama,” tukas Menteri Lukman. Karena menurutnya, agama merupakan bagian yang sangat signifikan.

“Memiliki urgensi yang sangat tinggi, agar agama tetap memiliki fungsi dalam merekatkan nilai persatuan dari ratusan juta masyarakat di Indonesia dalam beragama,” pungkasnya. (Fai/Nsr Hms)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY