KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungkapkan kalau dirinya memang telah sejak lama ingin memajukan kampung halamannya Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Niatan itu bahkan jauh sebelum dirinya menjadi Gubernur Kalbar.

Seiring berjalannya waktu, Sungai Kunyit yang berhadapan langsung dengan bibir pantai dan lautan itu kemudian diproyeksikan bakal dikembangkan. Salah satunya melalui pembangunan pelabuhan internasional.

Ia mengatakan, bahwa rencana itu sudah masuk ke telinganya sejak kepemimpinan Gubernur Kalbar ke-6, Aspar Aswin (periode 12 Januari 1993 – 13 Januari 2003). Sutarmidji pun bersyukur, kalau mimpi itu akhirnya dapat diwujudkan ketika ia menjabat sebagai Gubernur Kalbar saat ini.

“Yang saya tahu (perencanaan) itu zaman Pak Aswin Gubernur, (eksekusi) zaman saya jadi Gubernur. Kebetulan Sungai Kunyit itu kampung halaman saya. Keluarga besar saya itu di Sungai Kunyit Laut itu. Kepala desanya, kepala sekolahnya, semuanya (keluarga). Jadi saya orang kampung Sungai Kunyit, mungkin berkah saya jadi Gubernur, jadilah itu Kijing,” ucap Sutarmidji saat ditemui di sela-sela meninjau lokasi Galeri Hasil Hutan, Selasa (26/07/2022).

Ia mengatakan, bahwa perjuangan untuk mewujudkan pelabuhan internasional di Kalbar secara estafet terus dilakukan, dari masa ke masa. Terlebih saat dirinya menjadi gubernur, Sutarmidji mengaku semakin getol memperjuangkannya dengan semaksimal mungkin.

“Pelabuhan Kijing itu (direncanakan, red) dari tahun 1992. Tidak ada perjuangan dari mana. Kalau memang perjuangan, itu dari dulu dibangun. Itukan setelah kita sampaikan bahwa Kalbar ini penghasil CPO 6 juta ton pertahun, tapi ekspornya tidak pernah tercatat di Kalbar. Maka harus ada pelabuhan,” jelas Sutarmidji.

Alkisah, Sutarmidji melanjutkan, jika pembangunan pelabuhan internasional di Kalbar pada awalnya bukan berlokasi di Pantai Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit–seperti saat ini. Berbagai lokasi sempat disurvei sebelumnya, namun akhirnya, Kijing lah yang kemudian dinilai paling layak untuk dilakukan pembangunan pelabuhan internasional tersebut.

“Dulu kan rencana pembangunan pelabuhan itu ada yang mau disini, disitu, saya bilang Kijing itu sudah disurvei dari zaman Pak Aswin. Saya pun tidak mengklaim pembangunan itu jasa saya, tapi eksekusinya ketika saya jadi gubernur. Ini sudah direncanakan dari zaman Pak Aswin,” kenangnya.

Sungguhpun demikian, penetapan representasi Pantai Kijing sebagai lokasi pelabuhan internasional di Kalbar cukup berliku. Banyak perdebatan di sana-sini, khususnya pada level legislatif.

“Cuma dulu kan gonjang-ganjing, DPR ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang maunya di Temajuk, di Temajuk itu bahkan di Pulau Temajuk-nya dibuat jembatan dan sebagainya, akhirnya diputuskan di lokasi yang sekarang,” jelasnya lagi.

“Yang perlu diperjuangkan itu jalan-jalan yang di Kalbar ini. Kalau Kijing sih sudahlah, sudah dibangun. Ini eksekusi masa Pak Jokowi. Saya sih tidak apa-apa, memang tugas kita pemerintah, ngapain klaim-klaim. Karena yang mengeksekusi itu namanya eksekutif, bukan legislatif,” sindir Sutarmidji.

Oleh karenanya, Sutarmidji berharap, sebagai pejabat pemerintahan–baik yang berada di eksekutif maupun legislatif harus tetap kompak dalam membangun daerah, yang dimana hal itu ujung-ujungnya juga demi kesejahteraan masyarakat Kalbar sendiri.

“Legislatif itu merencanakan, memperjuangkan, menyuarakan, eksekusinya ya eksekutif. Kalau yang ini (Kijing) investasi BUMN (Pelindo). Sementara kita (Pemprov) membantu untuk kelancarannya. Nanti kalau si A misalnya, bupati klaim hasil dia, DPR klaim hasil dia. Nah saya tak mau klaim-klaim. Udahlah, itu sudah jadi ini, biar saja. Tapi sah-sah saja,” pungkasnya. (Jau)