Heboh diduga ‘Tarian LGBT’ pada perayaan Pontianak Menari
KalbarOnline, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono membantah keras tudingan bahwa dirinya menginstruksikan pembubaran acara Pontianak Menari dalam rangka merayakan Hari Tari Sedunia yang digelar di Bundaran Tugu Digulis Untan, Senin (29/4/2019) malam kemarin.
“Tidak ada perintah dari saya untuk membubarkan acara itu, apalagi sampai memukul. Itu sebenarnya miss komunikasi. Kita izinkan ada kegiatan seni di Kota Pontianak. Hanya saja itu di ruang publik, tentu harus menjaga norma-norma sosial, dalam berpakaian dan sebagainya. Kalau menari biasa, tentu tidak masalah,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (30/4/2019).
“Setelah kita kordinasi dengan Disporapar (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata), ternyata ada peserta yang menari dengan seronok dan berpakaian kurang pas untuk ruang publik, harusnya kalau seni itu yang menampilkan ciri khas budaya kita,” timpalnya.
Orang nomor wahid di Kota Pontianak ini menegaskan bahwa instruksi pembubaran acara tak mungkin dilakukannya. Sebab acara bertajuk Pontianak Menari itu sendiri mendapat izin dari pihaknya, bahkan bekerjasama dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak.
Hanya saja, diakuinya ia meminta tarian yang videonya viral di media sosial dan kurang pantas ditampilkan di ruang publik itu dihentikan.
“Ada berita ke saya, bahwa ada sekelompok orang berupaya untuk mengamankan tarian itu, sifatnya tidak pantas untuk ditarikan di depan trotoar, saya mendapat videonya saya bilang kalau seperti ini dan tarian itu saya lihat memang gayanya sangat terbuka tidak pas untuk ruang publik, terus saya bilang kalau untuk yang ini dihentikan, tapi bukan memerintahkan untuk membubarkan kegiatan itu,” tukasnya.
Namun, lanjut Edi, karena situasi dan kondisi di lapangan kisruh dan terjadi miss komunikasi hingga berakhir pemukulan yang dilakukan oknum ormas terhadap para penari. Oknum masyarakat menganggap tarian yang ditampilkan beberapa penari tersebut sebagai bagian dari aktivitas LGBT. Keberadaan Satpol PP di lokasi itu sendiri, tegas Edi, adalah untuk mengamankan penari dari tindakan anarkis oknum masyarakat.
“Melihat situasi yang kurang kondusif, akhirnya panitia Pontianak Menari mengambil keputusan untuk membubarkan acara,” terangnya.
Bahkan Edi menyarankan jika memang para penari mengalami tindakan pemukulan oleh oknum masyarakat, untuk melaporkannya ke kepolisian.
“Silahkan laporkan ke kepolisian untuk diproses secara hukum,” imbuhnya.
Sementara Ketua Program Studi Pendidikan Seni dan Pertunjukan FKIP Untan, Ismunandar turut menyayangkan insiden upaya pembubaran sepihak oleh oknum ormas tanpa berkoordinasi dengan pihaknya.
Bahkan upaya pembubaran itu berakhir dengan pemukulan terhadap para penari dan dirinya mengaku mengalami sendiri pemukulan oleh oknum masyarakat.
“Satpol PP tidak ada melakukan pemukulan. Panitia memutuskan menghentikan kegiatan karena situasi saat itu tidak kondusif,” tuturnya.
Menurutnya, kegiatan ini legal dan sudah diizinkan dalam rangka merayakan Hari Tari Sedunia. Tentunya, pihaknya menampilkan seluruh genre tarian, mulai dari tari tradisional, kontemporer sampai tari populer yang sedang berkembang di kalangan anak muda. Tarian yang ditampilkan pun tidak terlepas dari etika di ruang publik.
“Tapi ini pemahaman tentang kesenian ini yang mungkin perlu ruang untuk dikomunikasikan atau kita dialogkan, bagaimana tari tradisional, bagaimana tari modern, bagaimana tari kontemporer,” pungkasnya.
Sebelum di warga Pontianak dihebohkan dengan ‘tarian LGBT’ yang menyuguhkan tampilan seronok oleh para penari laki-laki dengan pakaian wanita. (Fai)
Comment