KalbarOnline, Pontianak – Kementerian Keuangan Kalimantan Barat mengungkapkan kondisi perekonomian Kalimantan Barat terkini. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.455,21 miliar (11,29% dari target) dan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.355,71 miliar (12,6% dari pagu) dan defisit regional sebesar Rp 3.312,53 miliar.
Tingkat inflasi di Kalimantan Barat adalah 2,56% (year on year) dengan Ketapang menjadi kota dengan inflasi tertinggi sebesar 3,50% (year on year), dan inflasi terendah terdapat pada kota Pontianak (2,05% secara year on year).
Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat masing masing berada pada angka 144,24 dan 99,34.
Kinerja penerimaan pajak sampai dengan 29 Februari 2024 di Kalimantan Barat mengalami kontraksi sebesar 21,48% secara year on year. Penerimaan bersumber dari penerimaan pajak yang didominasi oleh PPN, PPh dan penerimaan bukan pajak.
Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi pada PPN sebesar 39,16% dan pada bea keluar sebesar 92,83%.
Sektor penerimaan negara mengalami kontraksi disebabkan karena seluruh sektor dominan pada perpajakan (perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi) terkontraksi.
Pada kuartal pertama tahun 2024 juga terdapat restitusi pajak sebesar Rp351 miliar yang meningkat dibanding tahun 2023 sebesar Rp 32 miliar.
Sementara itu, pos PNBP mengalami pertumbuhan positif sebesar 26,87%. Lima akun PNBP dengan pendapatan tertinggi sampai dengan Februari 2024 adalah Pendapatan Biaya Pendidikan (425412), Pendapatan Paspor (425211), Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya (425238), Pendapatan Pelayanan Pertanahan (425341) dan Pendapatan BPKB (425265).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Barang Milik Negara (BMN) di Kalimantan Barat adalah sebesar Rp 4,5 miliar yang terdiri dari PNBP aset Rp2,45 miliar, PNBP lelang Rp 2,04 miliar, dan PNBP piutang negara Rp 4,4 juta. Lelang yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Februari adalah sebesar Rp 96,83 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja APBN sampai dengan 29 Februari 2024 adalah sebesar Rp 4.767,74 miliar atau sebesar 15,19% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp 1.355,71 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 3.412,02 miliar.
Belanja pemerintah pusat didominasi oleh belanja barang sebesar Rp 760,31 miliar atau 17,10% dan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 674,05 miliar atau 21,5%.
Pemerintah diharapkan untuk mengakselerasi belanja modal sebagai belanja produktif sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Belanja produktif dapat diwujudkan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, maupun fasilitas publik lainnya guna mempermudah mobilitas masyarakat dan akan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian yang baru.
“Realisasi pos belanja pemerintah pusat dan TKD mengalami peningkatan serapan (yoy) baik secara nominal maupun persentase,” jelas Hery Yulianto, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.
Pada pelaksanaan belanja APBN lingkup Provinsi Kalimantan Barat, rata-rata realisasi telah mencapai lebih dari 15% pada setiap kota dengan realisasi tertinggi pada Kabupaten Melawi sebesar 18,55%.
Terdapat empat pemerintah daerah dengan tingkat realisasi 10 – 15% yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi Kalimantan Barat. (Indri)
Comment