Pelindo, lanjut dia, seharusnya bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola pelabuhan, bukan sekedar hanya terima jadi dan bekerja begitu saja.
“Memangnya mau tunggu kiamat baru mau dibangun fasilitas penunjang bisnisnya? Tidak boleh begitu, harus profesional semua. Harusnya pengelolaan pelabuhan itu profesional,” jelasnya.
Tak hanya profesional, Pelindo juga diminta jujur, jika memang mengalami kendala di lapangan. Ia meminta agar masalah itu bisa disampaikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, agar dicarikan solusi. Bukan seolah jalan sendiri.
“Sampaikan laporan, di mana kekurangan dan kelemahan, termasuk minta support agar pemerintah daerah bisa membantu melobi pemerintah pusat. Kan begitu harusnya komunikasi. Ini sudah tidak ada laporan, progres tidak ada, sementara harapan masyarakat sangat besar untuk cepat beroperasi,” ucapnya.
Karena menurut Suib lagi, anggaran triliunan dari APBN yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan itu sudah terlanjur digelontorkan, berita tentang “kehebatannya” pun sudah sampai kemana-mana, bahkan sampai ke mancanegara.
“Ternyata faktanya, sampai sekarang fasilitas penunjangnya tidak jelas. Ini perlu dievaluasi. Saya harap pemerintah pusat mengevaluasi BUMN yang menangani pelabuhan ini,” pintanya.
“Evaluasi betul-betul kinerjanya, supaya kedepannya lebih agresif dan diharapkan komunikasinya lebih terbuka terutama dengan pihak-pihak terkait termasuk Pemprov Kalbar dan pemerintah daerah setempat sampai kepada kementerian terkait,” jelasnya.
Comment