Karhutla Semakin Parah, Anggota Komisi V DPR Sebut Pemerintah Pusat Tak Hadir

Anggota DPR-RI periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekartono
Anggota DPR-RI periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekartono (Foto: istimewa)

KalbarOnline, Nasional – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda berbagai daerah di Indonesia masih berlanjut. Kini Kabut asap dampak dari Karhutla semakin pekat menyelimuti wilayah Kota Pekanbaru, Riau. Kondisi udara pun kian memburuk.

Akibat dari kabut asap Karhutla tersebut, puluhan ribu warga Pekanbaru Riau terjangkit sejumlah penyakit seperti sesak nafas sampai dengan demam.

Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Riau, Rio Kurniawan, setidaknya 47 ribu warga Provinsi Riau terpapar infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan.

Data jumlah korban terpapar ISPA mencapai sebanyak itu didapat Rio dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Menurut data tersebut, korban terpapar ISPA sampai 47 ribu orang tersebut terjadi hanya dalam dua minggu saja.

“Dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat dalam dua minggu terakhir ini sudah ada 47.000 orang yang sudah terpapar ISPA,” kata Rio saat jumpa pers di kantor Walhi Jakarta pada Rabu (11/9/2019) lalu.

Melihat fenomena Karhutla yang luar biasa tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS) pun angkat bicara.

Bambang mengatakan, titik Karhutla sudah meluas ke 30 provinsi yang ada di Indonesia. Yang paling parah mengalami Karhutla adalah Kalimantan dan Sumatera, ditambah saat ini Pekanbaru Riau.

“Sudah puluhan ribu masyarakat kena ISPA akibat Karhutla di Riau dan bahkan sudah ada yang meninggal. Namun amat disayangkan Pemerintah pusat seakan tidak hadir. Padahal sudah jelas, Pemerintah pusat yang di dalamnya mencakup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertanggungjawab atas semua ini,” kata Bambang.

“Pak Presiden Jokowi pun sudah berjanji dalam waktu 2018-2019 itu tidak akan ada lagi yang namanya kebakaran, tapi ternyata itu omong kosong. Kebakaran lebih meluas dan dampaknya lebih parah, sampai-sampai puluhan ribu orang kena ISPA dan bahkan sampai ada yang meninggal,” tambahnya.

Masalah Karhutla, lanjut Bambang, sudah berlarut-larut dan Pemerintah lambat dalam penanganannya. Bahkan Pemerintah terkesan melakukan pembiaran, karena terlihat tidak serius menangani Karhutla tersebut.

“Seharusnya Presiden segera menyatakan sebagai tanggap darurat atau bencana nasional karena sudah demikian banyak korban. Dan saya harap Presiden tegas memberikan sanksi terhadap aparat-aparat Negara yang bertanggungjawab atas Karhutla ini. Terutama KLHK, karena KLHK bertanggungjawab atas pemeliharaan hutan,” tegas Bambang.

“Namun, sampai saat ini tidak ada satupun pegawai dari KLHK yang mendapatkan sanksi. Ini yang saya sesalkan, Presiden tidak konsisten atas apa yang diucapkannya,” tambahnya.

Lebih jauh, Politisi Gerindra ini juga mengatakan, bahwa kondisi Karhutla semakin parah, bahkan di Riau jarak pandang tidak lebih dari 100 meter.

“Dampak dari Karhutla di Riau ini luar biasa, selain penyakit ISPA, juga mengakibatkan kegiatan sosial, pendidikan, bahkan perputaran ekonomi lumpuh. Bahkan anak-anak sekolah, mahasiswa-mahasiswa pun diliburkan. Jelas ini merugikan calon-calon generasi penerus bangsa. Mereka harusnya menutut ilmu dengan nyaman, tapi malah terganggu dengan adanya Karhutla seperti ini,” tuturnya.

Karhutla ini terus meluas karena penanganan yang tidak maksimal dari Pemerintah. Hutan di Indonesia ini luar biasa, itu harus dijaga oleh pemerintah. Tapi pemerintah tidak melakukan itu dengan penjagaan yang seperti dilakukan oleh Negara tetangga seperti Malaysia.

“Kalau di Malaysia yang hutannya sekitar 25 juta hektar tidak pernah terbakar mulai tahun 1983. Mereka SDM-nya kompeten dan alat-alat pemadam dan perawatan hutan mulai helicopter heavy ada 5, medium 5, yang kecilnya 2 untuk rescue aktif dan alat-alat lain hovercraft jetsky,” paparnya.

“Dengan tanggap darurat yang responsif juga dilengkapi tim fire danger ratting system untuk mengetahui dengan early warning system. Misalnya Smoke Potensial Indicator, Air Quality Analysis (kualitas udara), Final pendeteksian kelembaban, indikatornya dipantau oleh pemerintah,” tambahnya.

Kalau pemerintah Indonesia tidak sanggup menangani Karhutla, tegas Bambang, bisa meminta bantuan ke dunia internasional dan itu jauh lebih baik untuk menangani Karhutla ini.

“Malaysia dan Singapura sudah menawarkan bantuan kepada Indonesia. Mereka (Malaysia dan Singapura) terkena dampak juga dari Karhutla Indonesia. Pariwisata mereka turun drastis akibat asap Karhutla dan tentu merugikan ekonomi mereka juga,” ujar Bambang.

“Namun sayangnya, KLHK tidak mau mengakui kalau asap yang menjalar ke Malaysia itu asap akibat Karhutla di Indonesia. Namun di Malaysia sendiri tidak terjadi kebakaran, jadi kalau ada asap, asap dari mana. Seharusnya KLHK bisa bertanggungjawab atas semua kejadian ini. Terutama telah merugikan banyak masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bambang juga berpesan, seharusnya di waktu mendatang Pemerintah bisa mengantisipasi pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Benih-benih Karhutla bisa dideteksi agar tidak terjadi kebakaran dan tidak meluas. (Fai)

Tinggalkan Komentar