Terkait DAU dari Pemerintah Pusat, Bupati Kapuas Hulu Dibuat Pusing 

KalbarOnline, Kapuas Hulu – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan mengatakan, jika fokus kebijakan pembangunan di Kapuas Hulu tahun 2023 adalah infrastruktur. Dimana kebutuhan dasar masyarakat itu ditopang melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Namun sayangnya, dengan alokasi DAU yang juga terbatas dibanding dengan luasan wilayah Kapuas Hulu, tentu menjadi “PR” bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan. Belum lagi soal aturan pusat yang kerap berlangsung dinamis.

Hal itu yang membuat orang nomor satu di Tanah Uncak Kapuas itu harus berpikir keras, terus mencari solusi, bagaimana agar sektor-sektor lain jangan sampai terabaikan.

“Dengan dari anggaran DAU tentu mampu terfokus pada pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Anggaran DAU itu tidak berimbang dengan luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, ditambah lagi regulasi berubah-ubah dari pemerintah pusat, makanya saya sebagai bupati pusing,” ungkapnya.

Hal itu disampaikan Bupati Fransiskus kepada wartawan di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (14/11/2022).

Menurut pria yang karib disapa Bang Sis itu, bukan hanya dirinya saja selaku Bupati Kapuas Hulu yang pusing, namun juga bupati wali kota se-Kalbar juga dibuat pusing dengan kondisi tersebut.

“Bukan saya saja yang pusing dengan masalah aturan tentang DAU itu, tetapi semua bupati (kepala daerah) di Kalimantan Barat (atau) mungkin bupati di  seluruh Indonesia pusing juga dengan hal dana transfer DAU,” kata Bang Sis yang kala itu didampingi Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi.

“Disatu sisi, kita Kabupaten Kapuas Hulu daerah berbatasan langsung dengan Malaysia, memerlukan pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya yang memadai. Saya ambil contoh pembangunan Kantor Bupati Satu Atap ini tahun 2023 memerlukan anggaran  tambahan Rp 50 miliar, belum lagi bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan,” paparnya.

BACA JUGA:  Bupati Fransiskus Diaan Tutup Puncak Peringatan HKG PKK ke-50 Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

Tak hanya itu, soal infrastruktur jalan, Manday – Embaloh Hilir misalnya, yang juga memerlukan anggaran puluhan miliar. Semenatra tidak mungkin pula DAU bakal meng-cover itu semua.

“Tidak bisa terealisasi sebanyak itu, hanya Rp 8 miliar dari DAU, bagaimana kita mau membangun Jalan Manday – Embaloh Hilir dengan dana Rp 8 miliar dan ini tidak sesuai dengan Rencana Kerja Awal (RKA) Kabupaten Kapuas Hulu. Persoalan ini akan kami bawa ke forum nantinya,” pungkas Bupati Sis. (Ishaq)

Comment