H Dagok (baju biru) saat membuat laporan terkait uang pembebasan lahan yang digelapkan Kades Banjarsari (Foto: Adi LC)
H Dagok (baju biru) saat membuat laporan terkait uang pembebasan lahan yang digelapkan Kades Banjarsari (Foto: Adi LC)

KalbarOnline, Ketapang – Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Eryanto Harun dilaporkan warganya ke Mapolres Ketapang lantaran tidak menyalurkan uang kompensasi lahan seluas 1.500,93 hektar dari PT Gunajaya Ketapang Sentosa (GKS) sebesar Rp1,5 Milyar pada tahun 2013 silam.

“Padahal biaya ganti rugi sudah dibayar perusahaan ke Kepala Desa pada tahun 2013 lalu. Namun sampai sekarang saya selaku pemilik lahan tidak ada diberi uang kompensasi pembebasan lahan tersebut oleh Kepala Desa,” ungkap H Dagok (60) warga Desa Banjarsari saat di Mapolres Ketapang dengan didampingi Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK), Isa Anshari, Selasa (3/4).

Menurut H Dagok, sudah bertahun-tahun dirinya meminta kepada Kepala Desa agar segera memberikan apa yang menjadi haknya, namun Kepala Desa Banjar Sari tak kunjung memberikan hak miliknya dan hanya berjanji saja.Padahal khusus lahan miliknya yang mendapat kompensasi seluas 1.100 hektar yang sudah disepakati pihak perusahaan melalui Berita Acara Kesepakatan penyelesaian klaim lahan atas namanya pada 19 Mei 2012 lalu.

“Dalam kesepakatan itu ganti rugi lahan dengan pola kemitraan 80-20 dengan nilai Rp500 ribu perhektarnya, sehingga khusus lahan saya dari 1.100 hektar hanya 80% yang dibayar dan jika dikalikan 500 ribu perhektar maka uang yang seharusnya ia terima sebesar Rp 440 juta. Namun Kepala Desa hanya berjanji-janji akan menyalurkan tapi sudah bertahun-tahun tidak diberikan,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, Kepala Desa seharusnya tidak lagi mengambil apa yang menjadi haknya, karena Kades sendiri telah menaikkan harga kompentasi lahan dari kesepakatan sebesar Rp500 ribu perhektar menjadi Rp1 juta perhektar, sehingga Kades telah mendapat untung dari pembayaran kompensasi lahan dari perusahaan.

“Kami tidak mempersoalkan harga lahan yang dinaikkan Kades, hanya saja kami minta hak kami, biaya ganti rugi lahan dari perusahaan untuk lahan kami,” ujarnya.

“Harapan kami tinggal Polres Ketapang untuk membantu kami, karena kami orang kecil, perlu bantuan penegak hukum agar tak ada kades yang semena-mena,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolres Ketapang, AKBP Sunario melalui Kasat Reskrim, AKP Rully Robinson Polii saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait kasus yang dilaporkan oleh warga Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan mengenai dana pergantian lahan milik warga yang tidak diberikan oleh Kepala Desa kepada warga yang memiliki lahan.

“Laporan yang masuk akan kita lidik dulu kronologisnya dari awal, untuk mengurai persoalan ini, Nanti kalau masuk dalam ranah pidana maka kita akan proses sesuai hukum berlaku. Kita komitmen menangani persoalan yang menyangkut masyarakat khususnya,” tandasnya. (Adi LC)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY