KalbarOnline, Nasional – Sejumlah pakar politik memberikan catatan terhadap debat perdana calon presiden untuk pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.
Kendati secara umum berlangsung lancar, namun jalannya debat tersebut dinilai kurang maksimal, lantaran adanya persoalan format dan minimnya porsi waktu yang diberikan.
Pakar Komunikasi UGM Nyarwi Ahmad, juga menyoroti soal topik debat yang dinilainya terlalu banyak.
“Di sini saya kira kalau mau debat lebih bagus sebetulnya, idealnya, 1 debat 2 topik, bukan banyak sekali sampai 6 ini, itu kan nggak mungkin kita diminta punya prioritas tapi harusnya KPU juga punya prioritas tema,” kata Nyarwi saat Adu Perspektif Spesial Debat Pilpres 2024, Selasa (12/12/2023).
Namun begitu, Nyarwi memahami alasan banyaknya topik debat lantaran keterbatasan jumlah sesi debat yang bisa digelar oleh KPU.
“Tapi KPU saya kira juga kesulitan karena mengikuti aturan UU, makanya di UU itu debat itu ya paling enggak bisa lebih dari 10 kali, jadi kalau 6 itu bisa 3 kali debat.
Selanjutnya, Nyarwi turut menyoroti soal interaksi antara moderator dan panelis.
“Kemudian soal perang moderator dan panelis itu saya lihat di medsos ada komplen, itu kenapa panelis nggak ada ruang ya untuk bisa interaksi karena pertanyaan juga dari mereka, karena di luar negeri, di Amerika, panelis itu punya ruang di banyak tempat, bahkan debat-debat di luar pilpres juga panelis punya space,” ucapnya.
“Tetapi ini kan mungkin ada orang tanya ini bukan lomba cerdas cermat yang dinilai panelis, ini kan debat menunjukkan ide dan kualitasnya,” tambah Nyarwi.
Kemudian, sorotan juga datang dari Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno yang menilai format debat perdana yang tidak seperti talkshow.
“Jadi anggap saja debat kandidat itu seperti talkshow-talkshow di media, kayak seperti yang kita lakukan, saling tiktok antar narsum dengan pembawa acara dan moderator, itu penting pak,” katanya.
“Karena secara prinsip bagi saya semua pasangan calon presiden luar biasa. Jadi tanpa di-setting sekalipun 3 orang ini diadu, ngegas pasti pak, cuma karena dibatasi ruang lingkup moderator, waktu yang terbatas jadi kikuk dan tidak eksploratif,” sambungnya.
Adi juga mengkritik soal banyak pertanyaan yang cukup substantif tapi tidak diteruskan. Utamanya beberapa hal yang terkait dengan ketiga capres.
“Banyak pertanyaan saya kira menurut saya cukup substantif dan penting untuk dikuliti. Satu soal pelanggaran isu HAM masa lalu ini menarik untuk diungkap, bagi saya, saya termasuk orang yang punya kepentingan, ini supaya clear, tuntas setuntas-tuntasnya tidak selalu dikaitkan dengan Pak Prabowo,” kata dia.
“Termasuk misalnya saya berharap tadi isu terkait korupsi, mestinya paslon lain bertanya pada Ganjar yang sempat dikaitkan dengan e-KTP, termasuk bertanya ke Anies Baswedan yang dikaitkan dengan Formula E,” jelas Adi.
Adi menilai, penjelasan utuh sangat diperlukan agar isu-isu terkait tidak terus menggantung setiap musim.
“Itu menarik agar isunya tidak menggantung, ini forum sakral 5 tahunan, di mana semua calon pasti dia bicara dari hati ke hati, saya dalam konteks itu dalam banyak hal memang menyoroti soal debat format yang dibuat KPU dan tim paslon membuat ruang lingkup perdebatan itu tidak terlampau maksimal dan tidak pokok masalah,” kata dia. (Jau)
Comment