KalbarOnline, Kayong Utara – Ketua Lembaga Pengawal Pelaksana Pembangunan Kabupaten Kayong Utara (LP3KKU), Abdul Rani mendesak Pemerintah Kabupaten Kayong Utara serta DPRD Kayong Utara dapil 2 untuk segera menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan di Kemboja Baru, Kecamatan Pulau Maya.
Diketahui, akses jalan yang menghubungkan antar kecamatan itu sangat penting bagi masyarakat. Dari membawa hasil alam, hingga urusan administrasi ke ibu kota kecamatan masyarakat menggunakan jalan tersebut.
Abdul Rani pun berharap, dengan adanya perwakilan DPRD dari Pulau Maya saat ini dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah Kepulauan.
“Jalan Kemboja Baru, Kecamatan Pulau Maya sepanjang 8 Km yang sampai saat ini belum tersentuh pembangunan. Sementara jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat,” kata Abdul Rani kepada awak media, Kamis (27/04/2023).
“Hancurnya jalan ini seolah-olah Pemkab Kayong Utara dan DPRD dapil 2 yang berjumlah 4 orang seperti tutup mata,” tambahnya.
Kemudian, ditambahkan Abdul Rani, dengan keterwakilan Pulau Maya 4 kursi seharusnya tak sulit untuk menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi PR besar tahun ke tahun. Dirinya menghitung, dengan anggaran dan kewenangan pokok pikiran (pokir) yang dimiliki anggota DPRD dapil Pulau Maya, dalam 5 tahun persoalan jalan di Kemboja baru akan selesai.
“Dapil 2 berjumlah 4 orang seperti tutup mata pada hal bilamana mereka betul-betul mau berbuat demi kepentingan kampung halamannya dengan menyisihkan pokir mereka setiap anggota Rp 200 juta, dalam tempo masa jabatan mereka 5 tahun tuntas sudah,” kata dia.
“Dari pada setiap tahunnya hanya galian cacing terus yang azas manfaatnya kurang dinikmati oleh masyarakat secara umum,” sambung Abdul Rani.
Dirinya menilai, kalau anggaran pokir setiap anggota DPRD setahunnya bisa mencapai Rp 1,8 miliar.
“Berarti 4 anggota Rp 800 ratus juta, 5 tahun Rp 4 miliar. Kalau alasan mereka DAU (Dana Alokasi Umum) tidak cukup solusinya seperti itu,” timpalnya.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Kayong Utara dari dapil 2, Alias Syahroni saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pihaknya sudah berjuang memprioritaskan perbaikan jalan tersebut melalui rapat kerja bersama OPD terkait. Namun diakui Alias, ada beberapa program pemerintah yang menjadi skala prioritas, sehingga usulan jalan tersebut belum dapat teranggarkan.
“Terkait akses jalan Kemboja Baru Tanjung Satai yang sangat memprihatinkan, saya secara pribadi dengan tegas meminta kepada pemerintah dalam hal ini diwakili Bappeda dan Dinas PU terkait rencana pembangunan Jalan Kemboja Baru Tanjung Satai agar usulan proposal yang saya ajukan kemarin sebesar Rp 36 miliar yang pada tahun lalu menempati prioritas yang ke 4, dan untuk tahun ini kami berharap menjadi prioritas yang utama,” terang Alias.
Diakui Alias lagi, kondisi jalan rusak tersebut sudah belasan tahun terjadi, namun dengan kerusakan jalan yang diperkirakan mencapai 8 Km membutuhkan anggaran yang besar, sehingga tak mampu diselesaikan dengan cepat menggunakan APBD.
“Saya menyampaikan, bahwa selama belasan tahun Kabupaten Kayong Utara dimekarkan tidak pernah jalan tersebut menjadi prioritas utama di usulan Dana Alokasi Khusus (DAK),” katanya.
“Saya juga sudah menyampaikan hal ini dengan Bapak Boyman Harun, DPR RI dari Partai Partai Amanat Nasional, agar bisa menggiring jalan tersebut dan beliau insyaallah akan turun ke pulau maya dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.
Diakui Alias, lambannya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kayong Utara juga disebabkan pandemi Covid-19, yang menyebabkan anggaran terpangkas untuk penanganan Covid-19. Namun dirinya yakin, pemerintah daerah akan menyelesaikan persoalan jalan di Kecamatan Pulau Maya dengan cepat, karena menurutnya jalan tersebut merupakan urat nadi masyarakat setempat.
“Akibat pandemi Covid-19 sehingga Proses pembangunan juga terhambat. Meskipun minimnya anggaran kita bersama pemerintah tetap berupaya agar membangun secara bertahap, dan Alhamdulillah tahun lalu sebesar Rp 2 miliar yang dianggarkan ke ruas jalan tersebut, Insya Allah tetap kita upayakan setiap tahunnya,” tuturnya.
“Dalam hal ini juga saya yakin baik bupati, wakil bupati, beserta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara beserta dinas terkait yang sudah memberikan secara maksimal untuk Dana Alokasi Khusus dan tentunya juga kita sadar bahwa itu belum mampu untuk mengatasi masalah jalan tersebut,” katanya.
Dirinya yakin kalau pemerintah daerah akan menyetujui jika pembangunan tersebut menjadi skala prioritas di tahun-tahun berikutnya.
“Satu-satunya akses jalan penghubung yang belum tuntas pembangunannya yaitu jalan Kemboja Baru Tanjung Satai menjadi usulan prioritas utama ditingkatkan kabupaten,” pungkasnya. (Santo)
Comment