KalbarOnline, Pontianak – Manajemen pengelolaan energi Kalimantan Barat memiliki pengaruh besar dalam ketahanan Kalimantan sebagai ibu kota negara.
Salah satu poin penting, berasal dari potensi sumber energi seperti kelapa sawit dan tambang yang melimpah. Akan tetapi, sejumlah kendala infrastruktur masih menjadi tantangan.
Hal ini tergambar dalam diskusi webinar ‘Tantangan dan Peluang Manajemen Potensi SDA dan SDE Kalbar Guna Mendukung Kedaulatan Energi dalam Perspektif Ketahanan Regional Kalimantan sebagai Ibu Kota Negara’ yang digelar Himpunan Mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen (HIMADIM) Untan dan Prodi Doktor Ilmu Manajemen (DIM) Untan, Selasa malam, 23 Maret 2022.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Syarif Kamaruzzaman mengatakan, berdasarkan data Disbunnak, di tahun 2020 Kalbar memiliki potensi kelapa sawit dengan luas tanam 1,9 juta hektar dengan produksi 4,96 juta ton, atau produktivitas sebesar 3,2 ton.
Sedangkan volume penjualan Crude Palm Oil (CPO), kurang lebih 1,64 juta ton dan Palm Kernel/PK sebesar 75,9 juta kilogram.
“Hal ini jelas, bahwa kelapa sawit dengan biomass-nya merupakan POME (Palm Oil Mill Effluent), yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik biogas,” kata Syarif Kamaruzzaman yang menjadi keynote speaker mewakili Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan.
Akan tetapi menurutnya, ada sejumlah poin yang menjadi tantangan. Di antaranya, belum saling terkoneksinya jaringan transmisi listrik. Bahkan Kalimantan Barat masih memiliki isolated system (sistem terpisah) dari Sistem Transmisi Kelistrikan Pulau Kalimantan. Selain itu, insfrastruktur jalan regional Kalimantan juga belum terkoneksi.
Untuk mendukung percepatan pembangunan IKN, Pemprov Kalimantan Barat mengupayakan beberapa hal dengan mengoordinasikan dan mendorongnya ke Pemerintah Pusat.
Hal itu antara lain, pertama, memperkirakan kebutuhan energi regional Kalimantan. Kedua mengutamakan sumber-sumber energi Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan Kalimantan terlebih dahulu.
Ketiga, memprioritaskan pemanfaatan energi dari sumber-sumber energi terbarukan.
“Dan, mewujudkan interkoneksi infrastruktur energi se-Kalimantan (kelistrikan dan infrastruktur energi lainnya) untuk mengurangi impor listrik yang selama ini dilakukan sistem Khatulistiwa Kalbar dari Sarawak,” kata dia.
Sementara itu, staf ahli Menteri ESDM Bidang Sumber Daya Alam, Sampe L Purba menambahkan beberapa hal bisa dilakukan untuk mengatasi masalah energi.
Antara lain meningkatkan produksi crude 1 juta bopd dan akuisisi lapangan minyak luar negeri untuk kebutuhan kilang, meningkatkan kapasitas kilang BBM, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi, meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor berbasis baterai, mempercepat pemanfaatan pembangkit Energi Baru Terbarukan seperti tenaga surya dan mengoptimalkan produksi biodiesel atau biohidrokarbon.
Solusi lain dengan meningkatkan produksi LPG domestik; meningkatkan pembangunan jaringan gas kota, mendorong pemanfaatan kompor listrik, mengembangkan produksi DME, methanol, pupuk dan syngas, membangun transmisi gas dan LNG receiving terminal, dan membangun transmisi dan distribusi listrik, smart grid, pembangkit oo grid dan membangun PLTN skala kecil.
Bukan hanya masalah energi, Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, turut memiliki ancamannya sendiri. Akan tetapi hal itu sudah dipetakan dengan baik oleh Kodam XII/Tanjungpura.
Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto menyebutkan, secara geografis potensi ancaman ada pada kondisi Kalimantan yang berawa-rawa dan mengandung gambut, sehingga relatif tidak mempunyai daya tahan terhadap alat-alat berat, keadaan pantai di Kalbar memanjang dari Utara ke Selatan sepanjang 1009,4 kilometer, sedangkan wilayah Kalteng memanjang dari Barat ke Timur yang kondisinya landai dan terbuka sepanjang 676,12 kilometer.
“Letak geografi berbatasan langsung dengan negara bagian Serawak Malaysia Timur sepanjang 1.020,18 Km² memerlukan perhatian khusus,” terangnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah langkah telah diambil. Seperti lewat operasi Perisai Khatulistiwa dan revitalisasi struktur organisasi Komando Operasi XII dan saran penambahan kekuatan.
“Strategi pengamanan perbatasan di Kalimantan Barat telah tertuang dalam Rencana Ruang Wilayah Pertahanan Darat Kodam XII/Tpr dan disusun berdasarkan alternatif yang paling mungkin digunakan,” katanya.
Webinar ini diikuti 180 orang, di luar mereka yang menyaksikan via Youtube HIMADIM Untan. Isu ini sengaja diangkat karena relevan dan menjadi isu strategis usai ditetapkannya UU 3 Tahun 2022 mengenai Ibu Kota Negara dan dilaksanakannya penyatuan tanah dan air dalam satu kendi oleh Presiden Jokowi bersama 34 Gubernur se Indonesia baru-baru ini.
“Seminar ini juga menjadi momentum bagi HIMADIM dan DIM UNTAN untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan Provinsi Kalimantan Barat secara khusus serta mendukung ketahanan energi dari aspek Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi serta Sumber Daya Manusia bagi Regional Kalimantan sebagai Ibu Kota Negara,” ujar Ketua Panitia Webinar, Golda Marganda yang juga Kadinsos Kalbar ini.
Comment