Tunjang lima prioritas Presiden Jokowi

KalbarOnline, Pontianak – Sebagai upaya untuk melakukan penyederhanaan regulasi, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar menginventarisir seluruh pelayanan perizinan yang ada di Kalbar untuk dijadikan yang paling cepat dibandingkan seluruh provinsi se-Indonesia.

Hal itu disampaikan Sutarmidji saat membuka sosialisasi gerakan ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ (SPAK) yang digelar Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Kalbar yang dilangsungkan di Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (22/11/2019).

“Inventarisir seluruh perizinan yang ada di Kalbar dan inventarisir juga seluruh perizinan yang sama di seluruh provinsi se-Indonesia. Analisa, perizinan kita berada di level mana, dirubah jadi yang paling cepat se-Indonesia,” ujarnya.

“Misalnya izin A, di provinsi kita pengurusannya 12 hari, sementara di Jawa Barat pengurusannya hanya 10 hari, kita buat jadi paling cepat. Kalau ada biaya yang berkaitan dengan pendapatan daerah, evaluasi,” timpalnya.

Tak tanggung-tanggung, Midji bahkan menargetkan Kepala DPMPTSP Kalbar untuk menyelesaikan hal tersebut dalam jangka waktu kurang lebih satu pekan. Pasalnya, hal ini juga sebagai upaya menunjang lima prioritas Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya sepanjang 2019-2024 yang salah satunya yakni penyederhanaan regulasi.

“Saya minta 1 Desember 2019 sudah ada di meja saya. Saya minta dibandingkan dengan seluruh provinsi se-Indonesia,” tegasnya.

Proyeksikan Kalbar jadi daerah dengan pelayanan perizinan tercepat se-Indonesia

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memproyeksikan Kalbar menjadi daerah dengan pelayanan perizinan tercepat se-Indonesia. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Barat dimintanya melakukan evaluasi, reformasi dan inovasi agar semua pelayanan perizinan tercepat di Indonesia ada di Kalbar.

“Saya minta Dinas PTSP memangkas perizinan dan pelayanan apapun supaya lebih cepat. Saya minta PTSP melakukan evaluasi, reformasi, inovasi agar semua pelayanan perizinan yang tercepat itu ada di Kalbar. Target saya itu tercepat se-Indonesia, pasti itu,” ujarnya saat diwawancarai usai memberi arahan pada sosialisasi Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Kalimantan Barat yang digelar di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (23/7/2019) lalu.

Dirinya juga berjanji akan memberikan remunerasi kepada jajaran Dinas PTSP Kalbar jika hal tersebut dapat terwujud. Namun, jika jajaran PTSP tak dapat melakukan hal itu, dirinya tak segan-segan melakukan evaluasi.

“Mempercepat orang berusaha itu penting untuk kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Kalbar. Kalau jajaran PTSP bisa mewujudkan itu, saya akan berikan remunerasi, tapi kalau tidak, saya akan evaluasi, saya serius,” tegasnya lagi.

Berkaitan dengan pengurusan perizinan, lanjut Midji, pihaknya berencana menerapkan tanda tangan digital (digital signature) dalam proses pengurusan perizinan agar ada percepatan dalam pelayanan publik. Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan sebuah sistem pelayanan publik yang terintegrasi sebagai upaya meminimalisir terjadinya pungutan liar dalam proses pengurusan perizinan.

“Untuk tanda tangan digital ada sebagian yang tidak berani menerapkan karena landasan hukumnya belum kuat, tapi sebenarnya tidak ada masalah dan Kota Pontianak sudah menerapkan itu sehingga ada percepatan dalam pelayanan. Kalau perizinan, kita akan buat sistem agar seminimal mungkin terjadi tatap muka, antara yang berurusan dan yang mengurus itu tidak berhadapan. Jadi semuanya masuk dalam satu sistem saja, itu sedang kita siapkan, supaya semuanya sesuai dengan presodur, saya yakin bisa,” pungkasnya. (Fai)