Sutarmidji Sebut Penegakkan Aturan dan Hukum Cara Efektif Cegah Karhutla

Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan foto bersama usai rakor pencegahan dan kesiapsiagaan bencana asap akibat karhutla
Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan foto bersama usai rakor pencegahan dan kesiapsiagaan bencana asap akibat karhutla (Foto: Fat)

Ditambah program desa mandiri

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan bahwa penegakkan aturan dan hukum adalah cara efektif untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Mengedepankan penegakkan aturan itu paling efektif untuk mencegah terjadinya karhutla,” ujarnya saat memberikan arahan pada rapat koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar di Hotel Mahkota Pontianak, Jumat (15/2/2019).

Sutarmidji menuturkan bahwa hal itu sudah dilakukannya sejak menjabat sebagai Wali Kota Pontianak.

“Saya ketika menjadi Wali kota Pontianak saya buat Peraturan Wali Kota apabila lahan yang dibuka dengan sengaja di bakar, maka lahan itu tidak boleh digunakan selama lima tahun. Dan hasil penyelidikan ternyata lahan itu dibakar untuk membuat jalan perumahan, izinnya kita bekukan dan pemilik lahannya wajib membayar biaya yang dikeluarkan untuk memadamkan api,” tegasnya.

Sementara untuk lahan yang terbakar sendiri atau tidak dijaga oleh pemilik lahan, lanjut Midji, lahan tersebut tidak boleh dimanfaatkan dan dipindahtangankan selama 3 tahun.

“Setelah ada peraturan itu itu, karhutla di Pontianak sangat kecil bahkan tidak ada. Saya sarankan Wali Kota Pontianak sekarang untuk membuat Perda,” tukasnya.

Selain dari pada penegakkan aturan, Midji juga menegaskan bahwa pencegahan karhutla dapat dilakukan dengan program desa mandiri.

“Kita menilai langkah-langkah berikutnya setelah penegakkan aturan dan hukum adalah menciptakan sebanyak-banyaknya desa mandiri sebagai langkah cepat mengajak masyarakat,” tukasnya.

Program desa mandiri, lanjutnya, dinilai dapat menjadi solusi dalam penanganan dan pencegahan karhutlah yang ada di Kalbar.

“Konsep yang paling bagus itu desa mandiri, dengan 50 indikator itu kita bisa melibatkan masyarakat untuk bidang apa saja termasuk pencegahan karhutla. Untuk program desa mandiri mulai berjalan dan diharapkan tidak ada lagi karhutla di Kalbar,” tuturnya.

Sehingga, kata dia, pemanfaatan lahan juga akan semakin efektif dan efesien. Ia juga meminta agar terus dilakukan penelitan jenis-jenis tanaman yang dapat memanfaatkan lahan gambut.

“Harus terus dilakukan penelitian jenis pohon apa yang bisa ditanam di lahan gambut dan bisa meningkatkan atau menghasilkan ekonomi masyarakat. Kalau di Pontianak Utara 90 persen lahan gambut, tapi hampir tak pernah terjadi kebakaran karena banyak sekat kanal, jadi air selalu ada. Pontianak Utara itu sekarang punya 800 hektar lahan gambut untuk agro industry dan dapat menghasilkan sayur kurang lebih 30 ton per hari. Talas Pontianak itu sangat terkenal, ini harusnya diterapkan di lahan gambut seluruh Kalbar karena pasarnya sangat besar,” tukasnya.

Sutarmidji menegaskan pihaknya bersama jajaran forkopimda Kalbar akan berupaya semaksimal mungkin mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pihaknya juga akan fokus menggiatkan komunitas anak muda cinta lingkungan.

“Insya Allah kita bersama jajaran forkopimda Kalbar akan berupaya maksimal mencegah terjadinya karhutla dan kita akan giatkan komunitas-komunitas anak muda cinta lingkungan di Kalbar untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya,” tandasnya.

Turut hadir, Kepala BNPB RI, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Kepala BPBD Kalbar dan jajaran, pemerintah daerah tingkat II se-Kalbar serta para tamu undangan lainnya. (Fai)

Tinggalkan Komentar