KalbarOnline, Pontianak – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Syarifuddin mengapresiasi Pemerintah Kota Pontianak yang telah menggelar seminar bedah rancangan APBD Kota Pontianak tahun 2019 yang berlangsung di aula Keriang Bandong, Gedung Bank Indonesia Kalbar, Rabu (31/10/2018).

Seminar ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Prijono, Indonesia Corruption Watch (ICW), para akademisi dan narasumber lainnya serta melibatkan masyarakat dan mahasiswa.

“Tentunya ini bagian dari proses penetapan APBD. Seyogyanya memang APBD itu sebelum ditetapkan wajib disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa yang menjadi hak-hak masyarakat dari postur APBD itu. Selain itu agar masyarakat tahu juga apa yang menjadi kewajiban yaitu berkaitan dengan kewajiban membayar pajak dan retribusi. Selain itu juga seminar ini kami nilai sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Pontianak transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya saat diwawancarai awak media usai kegiatan.

Senada dengan Syarifuddin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Prijono turut mengapresiasi langkah Pemkot Pontianak. Ia menilai seminar bedah RAPBD ini sangat baik agar masyarakat mengetahui dan memahami kondisi anggaran yang disusun pemerintah daerah.

“Ini juga bagian kontrol dari masyarakat tentang efektivitas penggunaan APBD yang disusun Pemkot Pontianak. Sangat bagus, juga bagian dari transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Prijono juga berharap agar bedah APBD ini dapat terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak sebagai wujud transparansi pengelolaan anggaran dan pengalokasian APBD yang tepat.

“Tak hanya itu tak kalah pentingnya bagaimana APBD itu menghasilkan outcome dan memberikan impact kepada masyarakat Pontianak, jadi tak hanya sekedar mengalokasikan anggaran,” tukasnya.

Ia juga mengapresiasi komitmen Gubernur Kalbar yang juga akan menerapkan bedah RAPBD ini untuk tingkat Pemerintah Provinsi Kalbar, sebab hal ini bagian dari penerapan prinsip good government.

“Sangat bagus, jadi masyarakat bisa tahu apa yang dilakukan pemerintah. Masyarakat juga harus paham bahwa tak semua persoalan bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Karena pemerintah dari sisi anggaran juga terbatas, jadi ini harus ada sinergi bersama baik dari Pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri,” tukasnya.

Ia juga berharap apa yang dilakukan Pemkot Pontianak dapat menjadi contoh pemerintah daerah lainnya di Kalbar. “Kita harap ini bisa diikuti juga oleh pemerintah daerah lainnya dan ini bukan suatu hal yang sulit dilakukan, tapi kembali lagi sejauh mana pemerintah daerah itu siap terbuka,” tandasnya. (Fai)