KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar, di Ruang Balairungsari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Senin (27/03/2023). Kehadiran Sutarmidji ini didampingi oleh Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan.
Dalam pidatonya, Gubernur Kalbar menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 107,86%.
“Target tahun 2022 Pendapatan Daerah sebesar Rp 5,6 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp. 6,1 triliun lebih naik sekitar 107,86%”, ungkap Gubernur Sutarmidji.
Adapun pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 2,8 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 3,2 triliun lebih atau meningkat sebesar 111,60% sebesar Rp 710 miliar lebih dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 2,507 triliun lebih atau sekitar 28,34%.
Sedangkan untuk Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar Rp. 2,7 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 2,8 triliun lebih atau sebesar 104,08%.
“Dan lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp 59,4 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 59,1 atau 99,51% di tahun 2022,” ujarnya.
Sedangkan untuk Belanja Daerah pada tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp 5,9 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 5.7 triliun lebih atau sekitar 95,53% yang terdiri dari Belanja Operasi Rp 3,5 triliun lebih, Belanja Modal sebesar Rp 1,045 triliun, Belanja Tak Terduga sebesar Rp 9,6 miliar lebih dan Belanja Transfer sebesar Rp 1,19 triliun lebih.
“Untuk hasil capaian pembangunan pada tahun anggaran 2022 yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi Kalbar mengacu pada misi yang telah ditetapkan, guna mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari Indeks Infrastruktur Kalbar tahun 2022 yang telah mencapai 69,59% meningkat dari tahun sebelumnya yang sekitar 67%,” terangnya.
Adapun capaian Indeks Infrastruktur, lanjut Sutarmidji, indikatornya yaitu Rasio Elektrifikasi Total yang telah mencapai 99,58% meningkat 0,46% dari tahun sebelumnya sebesar 99,12%.
“Untuk Persentase Kemantapan Jalan Provinsi sebesar 72,28% meningkat sebesar 5,33% dari tahun sebelumnya sebesar 66,95% sampai akhir tahun 2022 dan panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap sepanjang 1,109,25 Km,” kata Sutarmidji.
Sedangkan Persentase Irigasi Provinsi dalam kondisi Baik sebesar 56,9%, dengan luasan 35.642,33 hektare meningkat 1,83% dari tahun sebelumnya sebesar 55,07% dengan penambahan luasan Irigasi Provinsi sebesar 1.150,69 hektare.
Selain itu, guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan Berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance dapat dilihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana capaian kedua indikator tersebut pada tahun 2022–untuk Indeks Reformasi Birokrasi mendapat nilai 69,43 poin dengan predikat ‘B’ dan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai 71,04 dengan predikat ‘BB’–meningkat dari tahun sebelumnya bernilai 67,08 poin.
Capaian ini, kata dia, didukung oleh beberapa indikator seperti opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda mendapatkan WTP, Indeks Kepuasan Masyarakat Pemprov Kalbar dengan nilai 86,22 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 85,01 dan Penerapan Merit System dalam manajemen ASN dengan nilai 325,5 poin dengan kategori ‘Sangat Baik’ serta Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indeks 3,42 poin yang berada di peringkat 2 nasional.
“Segala sesuatu yang telah dicapai sampai dengan saat ini, tentu merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD, serta didukung penuh oleh segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat yang ada”, pungkasnya. (Jau)
Comment