KalbarOnline, Pontianak – Anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Nurdin menyayangkan sikap KSOP Pontianak yang hanya memberi sanksi teguran kepada agen kapal bongkar muat 844 ekor babi di dermaga Kubu Raya.
Menurut Nurdin, ringannya sanksi yang diberikan oleh KSOP tersebut patut diduga adanya “permainan” antara pihak pengusaha dengan KSOP.
“Saya curiga begitu, karena sanksinya hanya teguran. Kalau memang Kepala KSOP tidak mampu, lebih baik pecat atau mundur saja,” kata Nurdin kepada wartawan, Rabu (24/01/2024).
Nurdin menilai, harusnya KSOP Pontianak berani tegas menindak dan memberi sanksi hukum lantara pelanggarannya dinilai sudah jelas dan nyata.
“Harusnya jangan cuma teguran dong. Itukan pelanggarannya sudah jelas, mereka mengabaikan fungsi KSOP dengan tidak melaporkan saat mau bersandar,” ujar Nurdin.
Selain mengabaikan fungsi KSOP Pontianak, agen kapal dan bahkan pengusaha patut diduga menghilangkan potensi pemasukan negara dari sektor PNBP.
“Setiap kapal yang mau sandar dan bongkar muat itukan mestinya ada hitung-hitungannya. Nah, kalau sudah tidak lapor, pasti mereka tidak bayar. Masak KSOP masih diam?” cecar Nurdin.
Nurdin juga menyangsikan komitmen KSOP Pontianak yang mengaku masih melakukan investigasi setelah surat teguran diberikan. Selain itu, jika seandainya KSOP Pontianak serius melakukan investigasi, harusnya libatkan pula DPRD Pontianak.
“Saya tidak yakin KSOP serius melakukan investigasi setelah mengeluarkan surat teguran. Harusnya kan tuntaskan dulu penyelidikan, baru diputuskan sanksinya,” ucap Nurdin.
Sebelumnya, agen kapal KM Intan Mas, PT TLB, yang melakukan bongkar muat 844 ekor babi di sebuah dermaga di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) hanya disanksi teguran/peringatan.
Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan KSOP Pontianak, Arif Maulana Hasan mengatakan telah melakukan pemanggilan terhadap agen pelayaran KM Intan Mas, pada Rabu (17/1/2024).
“Pihak agen telah datang memenuhi panggilan. Atas hasil klarifikasi tersebut, maka Kantor KSOP telah mengeluarkan teguran terhadap ketidak-pemenuhan penyandaran maupun kegiatan bongkar muat,” kata Arif kepada wartawan, Selasa (23/01/2024).
Arif menerangkan, sesuai arahan Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson, pihaknya masih akan melakukan investigasi lebih mendalam.
“Untuk sanksi hukumnya ini kita masih mendalami unsur lainnya dan kami juga melakukan investigasi sesuai arahan Penjabat Gubernur Kalbar,” ungkap Arif.
Untuk investigasi mendalam, KSOP Pontianak mengaku masih akan mengumpulkan data dan informasi, kemudian nanti dilaporkan ke Penjabat Gubernur.
“Ketika sudah didapatkan data dan informasi kita akan melaksanakan sesuai permintaan Penjabat Gubernur. Jadi sampai di sini kita masih mengumpulkan data dan informasi,” kata Arif. (Jau)
Comment