KalbarOnline, Pontianak – Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson mencabut Surat Edaran (SE) tentang penghentian sementara pasokan babi antar provinsi (Kalbar-Kalteng) melalui mode angkutan darat, pada Sabtu 23 Desember 2023.
Seperti diketahui sebelumnya, SE penghentian ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi serangan penyakit demam Afrika pada hewan babi atau African Swine Fever (ASF) yang sangat menular.
Harisson mengemukakan, bahwa terdapat 4 alasan mengapa SE sebelumnya dicabut. Pertama, karena memandang perlunya upaya untuk menjaga stabilitas ketersediaan dan harga daging babi di tingkat konsumen pada saat menjelang hari raya Natal 2023 dan Tahun Baru nasional serta tahun baru Imlek 2024.
Kedua, penyediaan angkutan yang membawa babi potong melalui jalur darat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dapat bekerja sama untuk berkomitmen melaporkan ternak yang dilalulintaskan kepada petugas check point Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berada di Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang
Ketiga, upaya yang ketat untuk meningkatkan pencegahan dan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit ASF dan pemulihan peternakan babi di Kalimantan Barat melalui peningkatan pengawasan lalu lintas ternak babi antar area (antar provinsi, kabupaten dan kota).
Keempat, sinergi seluruh pihak untuk berkomitmen memulihkan peternakan babi dengan berpartisipasi dalam meningkatkan kewaspadaan dan mencegah penyebaran ASF di Kalimantan Barat.
Dalam SE pencabutan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar menyatakan mencabut surat edaran nomor 500.7.2/5810/DISBUNAK.D/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang penghentian sementara pemasukan babi antar provinsi melalui mode angkutan darat (Kalimantan Tengah – Kalimantan Barat) dalam rangka pengendalian penyebaran penyakit African Swine Fever (ASF).
“Dengan ketentuan pemasukan babi potong ke Kalimantan Barat baik melalui angkutan laut maupun angkutan darat tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian nomor 17 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan lainnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya. (Jau)
Comment