Dari Festival HAM di Singkawang, Harisson Minta Segenap Masyarakat Kalbar Dukung Pemilu Aman dan Damai

KalbarOnline, Singkawang – Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson bersama Pj Ketua PKK Provinsi Kalbar, Windy Prihastari menghadiri Festival Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2023 dan Peringatan Hari Jadi ke-22 Pembentukan Kota Singkawang, di halaman Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (17/10/2023).

Dalam kesempatan itu, Harisson meminta kepada seluruh masyarakat Kalbar dapat mendukung pemerintah untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai.

“Tentu saja kita semua seluruh lapisan masyarakat mengantisipasi (perpecahan, red), (dengan) mengutamakan komunikasi pada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Harisson mengharapkan, agar pihak-pihak terkait dapat segera meredam jika terjadi gesekan-gesekan di masyarakat. Ia pun memuji, kondusifitas, kerukunan dan keharmonisan yang telah terbangun di Kota Singkawang selama ini.

Baca Juga :  Hadirkan Grab Lounge, Disdukcapil Makassar Kerja Sama Grab

“Prinsipnya Pemprov Kalbar akan mereplikasi ke daerah-daerah lain tentang praktik baik yang ada di Kota Singkawang, toleransi yang tinggi di masyarakat,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro menyebutkan, menjelang pemilu 2024, pihaknya sudah membentuk tim pemantauan pemilu agar terciptanya pemilu aman dan damai.

“Masyarakat dapat mengikuti pemilu, apapun itu etnisnya, agamanya, latar belakang sosial ekonominya, asal usulnya, maka setiap warga yang memenuhi syarat yang memilih dan dipilih tentunya harus dipenuhi haknya,” kata dia.

Baca Juga :  Gubernur Ridwan Minta Lobi Pemekaran Daerah Dilakukan sampai Pusat

Atnike menyatakan, pihaknya juga sudah melakukan peningkatan kapasitas kepada aparatur negara terkait prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan pemilu. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu.

“Komnas HAM saat penyelenggaraan pemilu di sejumlah wilayah akan memantau pada dimensi-dimensi hak asasi untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak asasi dalam penyelenggaraan pemilu, baik itu ancaman kekerasan, kalau bisa kita cegah agar itu tidak terjadi,” katanya. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Comment