KalbarOnline, Putussibau – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengikuti pertemuan bersama Komisi V DPR RI yang digelar di Pendopo Bupati Kapuas Hulu, Rabu (11/10/2023).
Dalam kesempatan itu, Harisson memberikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI atas perhatiannya terhadap pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat. Terlebih kata Harisson, Pemerintah Provinsi Kalbar memiliki tantangan dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya dalam perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 1.534 kilometer yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kalbar.
“Hari ini memang sengaja saya mendampingi Komisi V. Semoga sinergitas ini tetap terus terjalin. Karena seyogyanya pembangunan di Kalimantan Barat memerlukan kolaborasi semua pihak,” kata Harisson.
Dirinya juga meminta klarifikasi terkait kewenangan jalan nasional, provinsi dan kabupaten, serta menyoroti perlunya transformasi jalan-jalan provinsi menjadi jalan nasional untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Sementara Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie menyebutkan, bahwa kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan Komisi V DPR RI dalam rangka mendengar aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan langsung terhadap program pembangunan strategis nasional di daerah paling timur Kalbar itu.
Sebab kata Syarif, cukup banyak kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masuk ke Kapuas Hulu. Selain itu pula, kunker yang dilaksanakan Komisi V ini dalam rangka menyiapkan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai beranda terdepan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.
“Kapuas hulu ini nanti akan bertetangga dengan ibu kota negara di Kaltim. Jadi saya kira itu tentu juga merupakan satu hal yang harus menjadi perhatian semua stakeholder termasuk DPR yang dalam hal melaksanakan 3 fungsi (DPR) itu,” kata Syarif.
Dalam kunjungan kerja itu, Pj Gubernur Kalbar bersama rombongan Komisi V DPR RI turut meninjau proses pembangunan waterfront di Kabupaten Kapuas Hulu. Syarif berharap, waterfront yang dibangun itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka publik di Kabupaten Kapuas Hulu.
“Saya kira itu (waterfront) bisa menjadi multifungsi selain fungsi penahan tebing juga bisa dijadikan fungsi terhadap peramahan lingkungan, juga bisa menjadi taman dan sebagainya. Saya kira itu baiklah,” pungkasnya. (Jau)
Comment