KalbarOnline, Pontianak – Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kalimantan Barat termasuk sebagai salah satu provinsi yang memiliki cadangan uranium sangat potensial untuk dikembangkan. Salah satunya sebagai bahan baku bagi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Berdasar data BRIN, potensi mineral radioaktif uranium yang terkonfirmasi di Provinsi Kalbar hari ini mencapai sekitar 26 ribu ton. Lokasi persisnya berada di Desa Nanga Kalan, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalbar, Syarif Kamaruzaman mengungkapkan, bahwa Desa Nanga Kalan di Kabupaten Melawi memang telah dilakukan eksplorasi uranium sejak dulu, di bawah otoritas Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) atau sekarang tergabung di dalam BRIN.
Hanya saja kata dia, uranium tersebut tidak bisa serta merta ditambang dan dikelola begitu saja, melainkan harus ada keputusan dari Presiden RI, karena pendirian PLTN sendiri termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Jadi kalau misalnya Pak Presiden sudah mengatakan go nuklir, tentu ini (PLTN di Kalbar) pasti jalan (dibangun),” katanya baru-baru ini kepada wartawan.
Lebih lanjut Syarif menerangkan, bahwa potensi uranium yang berada di Desa Nanga Kalan, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Sehingga tidak heran, kata dia, jika terjadi pembatasan terkait pengembangan energi nuklir di tingkat nasional, Desa Nanga Kalan Provinsi Kalbar selalu menjadi referensinya.
“Jadi pada saat mereka ekspose tentang persiapan pembangunan nuklir di Indonesia, khususnya PLTN, selalu mencantumkan sumber yang terbesar itu dari Kalan di Melawi itu,” terangnya.
Kendati wacana pembangunan PLTN ini telah dikaji oleh Batan sejak tahun 2018 silam dan didiskusikan bersama oleh lembaga-lembaga lainnya setelah itu, namun hingga saat ini realisasi PLTN belum diputuskan.
“Awalnya PLTN sempat direncanakan dibangun di Kabupaten Ketapang. Di kabupaten paling selatan Kalbar itu, sudah dikaji beberapa opsi lokasi pembangunan PLTN. Munculah waktu itu beberapa prioritas, termasuk yang di Pesaguan (Kecamatan Matan Hilir),” katanya.
Bahkan penetapan wilayah pembangunan PLTN di Matan Hilir pun telah dikaji secara teknis oleh Batan dengan melibatkan PLN dan pihak terkait lainnya. Namun kendalanya kala itu, saat dilakukan review di lokasi tersebut, masih terdapat banyak kekurangan.
“Tapi ternyata kesulitannya kalau itu dibangun (di Ketapang), mau disalurkan ke mana energi listriknya. Karena PLTN ini output energi listriknya dalam skala tegangan yang tinggi, jadi membutuhkan satu jaringan transmisi, sementara informasi dari PLN waktu itu belum ada jaringan transmisi ke arah sana,” katanya.
Setelah itu, kemudian dikaji lagi, dan diwacanakan lah kembali akan dibangun di Kabupaten Bengkayang, tepatnya di daerah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Ada dua opsi yang ditawarkan di sana, yakni di Pulau Semesak dan Pantai Gosong. Itu karena dari kedua lokasi tersebut lebih dekat dengan gardu induk PLN dan telah memiliki jaringan transmisi yang memadai.
“Dari hasil kajian BATAN, dua lokasi tersebut telah dinyatakan layak untuk dibangun PLTN. Dengan kapasitas yang berbeda di masing-masing lokasi. Untuk Pulau Semesak misalnya diproyeksikan bisa dibangun PLTN dengan kapasitas 2 x 1.000 Megawatt (MW), sedangkan di Pantai Gosong bisa 4 x 1.000 MW. Artinya ada dua opsi potensi (lokasi) yang layak,” katanya.
Namun lagi-lagi, dua lokasi tersebut menurut pemerintah pusat harus dikaji lebih lanjut lagi, jika memang ingin ditingkatkan menjadi lokasi PLTN. Seperti kajian spesifik untuk Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), analisis dampak sosial dan sebagainya. Tapi yang pasti dua potensi lokasi tersebut sudah layak untuk dibangun PLTN. Dan dari informasi terbaru yang ia terima, saat ini tengah digodok oleh Dewan Energi Nasional, karena opsi PLTN sudah masuk dalam PSN.
“Kalau dulu di dalam kebijakan energi nasional yang lama, PLTN ini menjadi pilihan terakhir. Karena bahasa pilihan terakhir ini lah mengapa PLTN di Indonesia belum bisa bergerak,” katanya.
Namun demikian, dengan adanya dinamika pembangunan nasional saat ini, Syarif optimis, bahwa PLTN bakal menjadi salah satu opsi prioritas, apalagi sekarang sedang akan dibangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, yang hal itu tentu membutuhkan daya listrik penunjang yang cukup besar, salah satunya bisa dari PLTN.
“Karena akan ada kebutuhan energi listrik yang besar saat IKN nantinya selesai dibangun. Karena nanti seluruh Pulau Kalimantan ini (jaringan listrik) terinterkoneksi,” terangnya.
Terlebih lanjut Syarif, Gubernur Kalbar, Sutarmidji dalam beberapa kesempatan juga telah menyatakan sangat mendukung pembangunan PLTN di Kalbar. Meski secara umum semua kewenangan PSN tetap berada di pemerintah pusat.
“Sementara terkait mekanisme pembangunannya, pasti bakal melibatkan investasi dari pihak swasta. Dalam hal ini, pemerintah hanya menyiapkan dokumen perencanaan, studi kelayakan dan sebagainya. Tetapi tentu itu semua bisa berjalan sepanjang pimpinan (presiden) sudah memberikan lampu hijau,” jelasnya. (Jau)
Comment