KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji mengusulkan agar lahan-lahan yang diserahkan kepada masyarakat melalui program reforma agraria dianalisa terlebih dahulu untuk pemanfaatannya. Dengan demikian, ketika masyarakat memanfaatkannya maka lahan tersebut bisa benar-benar produktif.
Hal tersebut disampaikan saat dirinya membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalbar di Hotel Mercure, Senin (03/07/2023).
Menurut gubernur, banyak lahan-lahan yang diserahkan ke masyarakat dari program reforma agraria, pemanfaatannya belum maksimal. Seperti dicontohkannya untuk hutan adat, harusnya bisa diketahui tanaman-tanaman apa saja yang cocok untuk dikembangkan di kawasan hutan tersebut. Dengan demikian pemerintah daerah (pemda) bisa membantu untuk memberikan bantuan berupa bibit tanaman, atau lainnya.
“Jangan sampai maunya masyarakat tanam durian tapi tidak cocok. Tidak bisa (begitu), jadi harus dianalisis dulu lahan itu cocok ditanam apa baru terbit (sertifikat lahannya). Terutama untuk perorangan, kalau komunal tidak masalah, bisa tidak cocok (tanaman) ini, untuk (tanaman) itu (yang lain), tidak cocok (yang lain), untuk yang lain (lagi),” ungkapnya.
Selain itu, ke depan ia juga berharap, agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa mengatur lahan-lahan di daerah strategis untuk kegiatan perekonomian. Terutama di kawasan perkotaan, agar jangan banyak lahan-lahan dibiarkan berupa tanah kosong, tanpa ada pemanfaatan yang jelas.
“Karena kalau tidak dimanfaatkan, (tapi) dikuasai oleh satu pemodal, (padahal) wilayah itu wilayah pertumbuhan (ekonomi), tapi tidak digunakan untuk apa, dan sebagainya kan rugi, karena pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN Kalbar, Andi Tenri Abeng mengungkapkan, terkait usul gubernur, diharapkan sebelum mendistribusikan lahan dalam program reforma agraria, kawasan yang akan diserahkan dianalisa atau teliti terlebih dahulu. Agar pemanfaatannya oleh masyarakat benar-benar tepat.
“Misalnya seperti Pak Gubernur contohkan, masyarakat ingin menanam pisang tapi lokasi itu tidak cocok pisang, cocoknya sawit, maka itu kita (BPN) harus lakukan analisis. Itu maksudnya yang disampaikan Pak Gubernur,” katanya.
Semenetara mengenai kegiatan Rakor tersebut, pihaknya ingin menyampaikan ke masyarakat mengenai dua program BPN yang perlu mendapat dukungan masyarakat maupun Pemda. Program yang pertama adalah redistribusi tanah dengan target satu tahun sekitar 25 ribu sertifikat.
“Tetapi karena ada saving sekarang kita baru di angka 16.800 (sertifikat). Tetapi ini kemungkinan semester dua akan dibuka, jadi target kita tetap mentargetkan 25 ribu bisa kita selesaikan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan, maupun dari pelepasan HGU (Hak Guna Usaha),” terangnya.
Lalu program yang kedua adalah, pembuatan sertifikat tanah-tanah milik masyarakat atau seluruh bidang tanah yang ada di seluruh kabupaten/kota. Untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, target tahun 2023 bisa sebanyak 51 ribu sertifikat yang dikeluarkan.
“Saat ini kami sedang berlari, karena saya menargetkan akhir September (2023) selesai 51 ribu semua dari 14 kabupaten/kota,” ucapnya.
Untuk itu dirinya berharap dukungan dari seluruh masyarakat Kalbar dalam rangka mencapai target-target tersebut. Termasuk untuk program PTSL hingga ke tingkat desa, sesuai dengan apa yang diharapkan gubernur.
“Kalau desa sudah (selesai) namanya desa lengkap terpetakan. Kalau sudah sertifikasi itu nanti (program lain) mengikuti, tapi untuk (mencapai) lengkap terpetakan ini partisipasi masyarakat sangat kami butuhkan. Kalau sudah lengkap terpetakan, mau dibuat analisis apapun oleh kepala daerah (pemda) sangat mudah. Itu target kami, dan target PTSL desa lengkap tahun ini cukup banyak 51 ribu (sertifikat) se-Kalbar,” tutupnya. (Jau)
Comment