KalbarOnline, Melawi – Puluhan mahasiswa di Kabupaten Melawi menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (02/09/2022).
Peserta aksi yang berasal dari GMNI, GMKI dan BEM STKIP Melawi tersebut menyuarakan penolakan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi dan menuntut alokasi BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Kami tolak kenaikan BBM dan alokasi BBM bersubsidi tepat sasaran. Meminta DPRD Melawi menyampaikan aspirasi tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat,” kata Irwansyah, koordinator lapangan di sela aksinya.
Irwansyah juga menjelaskan dalam orasinya, pihaknya mendatangi Kantor DPRD Melawi mewakili rakyat untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM, karena kebijakan ini sangat tidak berpihak kepada rakyat.
Selain menolak harga BBM, mahasiswa tersebut juga menyampaikan aspirasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menaikkan harga BBM, karena sangat menindas rakyat dan memberantas pemburu rente BBM bersubsidi.
Kemudian mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, yang membuat pemerintah ingin menaikkan harga BBM.
Selain itu, mahasiswa mendesak KPK untuk memeriksa BPH Migas, terkait adanya dugaan penyelewengan distribusi BBM yang tidak tepat sasaran.
Dalam aksinya, para mahasiswa disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa. Hendegi menyampaikan akan menindaklanjuti aspirasi para mahasiswa itu secepat mungkin ke DPRD Provinsi Kalbar.
“Kita sepakat tuntutan mahasiswa secepatnya akan disampaikan ke DPRD Provinsi,” sebut Hendegi.
Menurutnya, aksi yang dilakukan mahasiswa ini terkait adanya isu kenaikan harga BBM. Jika memang benar akan ada kenaikan, maka hal itu dirasa akan memberatkan rakyat.
“Kalau BBM naik akan berdampak buruk kepada masyarakat. Apalagi setelah adanya pandemi Covid-19 yang melanda hingga membuat perekonomian belum stabil.” ungkapnya. (BS)
Comment