KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutrmidji mengakui bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada banyak sektor, terutama inflasi. Namun demikin ia menekankan, bahwa pemerintah daerah tak punya pilihan, selain hanya bisa membantu meminimalisir dampak dari kenaikan BBM tersebut.

Hal itu disampaikan Sutarmidji lantaran kebijakan kenaikan tarif BBM tersebut berada di tangan pemerintah pusat. Pemprov Kalbar hanya dapat menyesuaikan, namun tidak dalam posisi menetapkan atau memutuskan.

“Pemerintah provinsi ini tidak pada pilihan, misalnya ada yang demo di kantor gubernur, mau mencak-mencak di situ pun yang nentukan harga minyak bukan saya. Karena itu pusat. Peran kita itu adalah lebih kepada meminimalisir dampak (kenaikan BBM),” kata dia.

Selanjutnya, Sutarmijdi menerangkan, kalau pihaknya juga telah menyiasati masalah inflasi yang diakibatkan dari kenaikan BBM ini kedepan. Salah satunya dengan melakukan operasi pasar.

“Kita (Pemprov Kalbar) sudah menyiasati itu dengan melakukan 2 hal. Pertama, menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat yang betul-betul tak mampu. Kedua, kita melakukan operasi pasar. Saya selalu mengikuti komponen dalam menghitung inflasi yang harganya naik, sehingga kita lakukan operasi pasar,” katanya.

Terkait strategi “operasi pasar” yang dilakukan, Sutarmidji meminta agar kegiatan tersebut sedianya dapat dilakukan di pasar. Bukan di kecamatan, kampung-kampung atau tempat lainnya.

“Harus di pasar. Karena tak akan berpengaruh, makanya harus di pasar. Telur kalau sampai di atas Rp 3000, operasi pasar. Itu yang kita lakukan untuk mengantisipasi agar tak terjadi lonjakan inflasi. Sehingga Kalbar sampai hari ini Alhamdulillah, termasuk daerah dengan inflasi dalam kategori rendah,” terangnya.

Selain itu, Sutarmidji turut meminta kepada pihak Pertamina untuk bisa menjaga pasokan dan distribusi BBM-nya ke daerah-daerah.

“Saya minta pertamina, harus jaga distribusinya dan rantai distribusinya dijaga, terutama komponen-komponen yang menjadi penyumbang kenaikan harga di pasaran di tataran pengguna, seperti misalnya elpiji,” katanya.

Masih soal distribusi BBM kepada masyarakat, Sutarmidji pun berharap agar Pertamina dapat mengatur atau memisahkan penjualan antara BBM subsidi dan BBM non subsidi di tiap-tiap SPBU.

“Saya sarankan kepada regulator maupun operator, apapun namanya, kalau harga BBM ini masih tetap tidak sama, yang tidak subsidi harusnya di SPBU tertentu, itu jual minyak tidak subsidi semua. Kalau masih satu, yang subsidi di situ, non subsidi di situ juga, ngontrolnya kan susah. Emangnya bisa dijamin?” katanya.

“Kemudian diatur lagi misalnya untuk angkutan pelabuhan, isi bahan bakar di satu SPBU (khusus). Sehingga kontrolnya gampang. Kalau ada yang coba-coba mau main-main tentu tak akan berani, spekulan tak akan berani. Karena masing-masing jaga,” tambahnya.

Terakhir, Sutarmidji juga mengharapkan adanya kolaborasi antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan kebijakan di internal Pertamina. Hal ini guna meminimalisir kecurangan serta dampak dari kenaikan BBM.

“Mudah-mudahan pertamina sebagai operator bisa melakukan itu. Tugas pemerintah daerah ini sekarang adalah mengurangi semaksimal mungkin dampak dari kenaikan BBM. Pilihan tak ada. Kalau dipaksakan terus, semakin besar belanja subsidi, maka sampai satu titik tertentu, negara tak mampu membangun, kegiatan ekonomi stagnan, tidak ada pertumbuhan, akibatnya orang miskin bertambah, masalah sosial bertambah,” pungkasnya. (Jau)