Sutarmidji Targetkan Seluruh Warga Kalbar Dapat Perlindungan Jaminan Kesehatan

KalbarOnline, PontianakGubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengatakan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat diperlukan bagi seluruh masyarakat.

Terlebih lagi bagi masyarakat yang menderita sakit berbiaya mahal dan memerlukan pengobatan secara rutin. Sehingga dirinya menargetkan seluruh warga Kalbar bisa mendapat perlindungan jaminan kesehatan.

Hingga 1 Maret, sudah 4.108.784 jiwa atau sebesar 75,16 persen penduduk Kalbar terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“Sehingga tinggal kita terus berupaya menambah cakupan agar kalau bisa seluruh penduduk Kalbar sudah masuk di dalam kepesertaan JKN-KIS ini,” kata Sutarmidji.

Sutarmidji menyampaikan itu saat menghadiri penandatangan MoU program JKN-KIS antara BPJS Kesehatan dengan Perguruan Tinggi di Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu, 23 Maret 2022.

Baca Juga :  Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Selama Ramadhan, TPID Pontianak Gelar Rakor

Orang nomor 1 di Kalbar ini menyebutkan, karena pentingnya masalah jaminan kesehatan ini, maka harus didukung dari berbagai pihak.

“Kita harus terus upaya agar semua masyarakat Kalbar bisa tercover JKN-KIS. Karena ke depan kita tidak tahu model kehidupan dunia ini. Sekarang virus Covid-19, nanti virus apalagi, kalau negara masih mampu bayarnya tidak masalah, kalau tak mampu mau bagaimana?,” kata Sutarmidji.

“Contohnya saja di masa Pandemi Covid-19 ini. Saat varian delta menyerang, ada satu orang pasien klaim Rp478 juta. Ada 2 pasien yang seperti itu. Bayangkan, 2 pasien saja klaimnya sebesar itu. Bayangkan kalau ada 100 orang, apa tidak bangkrut itu BPJS,” timpal Sutarmidji.

Baca Juga :  Tekan Prevalensi Stunting ke Angka 17 Persen, PKK Kalbar Teken MoU bersama Organisasi Wanita dan Istri Forkopimda

Sutarmidji berharap upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN terus dilakukan dengan maskimal.

Sehingga seluruh masyarakat bisa terlindungi dengan JKN. Terlebih dengan situasi dan perkembangan dalam beberapa waktu terakhir.

“Upaya Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kepercayaan dari sisi pelayanan klaim dan sebagainya. Sehingga fasilitas kesehatan juga perlu perhatian,” pungkas Sutarmidji.

Comment