by

Suka Duka Penyelenggara Pilwali Surabaya di Masa Pandemi (2-Habis)

Bagi penyelenggara, pilwali Surabaya pada masa pandemi bagai makan buah simalakama. Begini salah. Begitu juga belum tentu benar. Menegakkan protokol kesehatan dengan ketat dicurigai masyarakat. Tapi, melonggarkan protokol juga berbahaya karena bisa menjadi ancaman klaster baru.

UMAR WIRAHADI, Surabaya

Cerita lucu dialami langsung Komisioner KPU Kota Surabaya Subairi. Itu terjadi saat momen verifikasi faktual calon perseorangan pada pertengahan Juli lalu. Didampingi sejumlah petugas panitia pemungutan suara (PPS), Subairi dan tim turun ke perkampungan di Kelurahan Darmo.

Mereka mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap. Yakni, masker, face shield, dan sarung tangan sekali pakai. ”Kami turun berenam saat itu,” kata Subairi kepada Jawa Pos kemarin (21/9). Kontan saja, warga sekitar menjadi waswas. Saat tahu kedatangan petugas, mereka yang sebagian besar perempuan langsung masuk ke rumah masing-masing. Rupanya, mereka curiga bahwa penyelenggara pemilu tersebut adalah petugas dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

”Akhirnya, kami cuma celingak-celinguk koyok wong gendeng (tolah-toleh seperti orang gila, Red). Padahal, warga ada di dalam rumahnya,” tutur Subairi, lalu tertawa lepas namun tetap mengenakan masker.

Pihaknya terpaksa menemui ketua RT yang rumahnya agak jauh dari gang tersebut. Dia menjelaskan baik-baik bahwa mereka adalah petugas dari KPU yang ingin mengkroscek kebenaran data pendukung calon perseorangan atas nama Muhammad Yasin dan Gunawan. Mendapat penjelasan itu, pihak RT setempat menyampaikan kepada warga. ”Setelah tanya ke warga, rupanya kami disangka mau jemput pasien OTG (orang tanpa gejala, Red),” ujarnya kembali tertawa.

Untuk menghilangkan ketakutan warga, Subairi dan petugas PPS pun melepas face shield. Namun, tetap menjaga jarak dan mengenakan masker. Meski sudah dijelaskan, tidak mudah juga memahamkan warga. Kali ini warga setempat mengira tengah dilakukan pendataan untuk mendapatkan bantuan sembako. ”Mungkin virus korona begitu melekat di benak warga. Sampai lupa kalau ada pilkada,” ucapnya.

Pengalaman ganjil lain juga dialami petugas Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Wonocolo. Pada awal Agustus lalu, mereka hendak melakukan proses pencocokkan dan penelitian (coklit). Namun, satpam perumahan bersikukuh tidak mengizinkan petugas PPK dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk masuk. Sebab, di wilayah itu ada seorang warga perumahan yang positif Covid-19. ”Kami sampai debat lama, tapi kami tetap tidak bisa masuk,” tutur Ketua PPK Wonocolo Zainul Masduki.

Setelah dikonsultasikan ke KPU, PPK memilih untuk mengalah. Akhirnya, pihak keamanan perumahan mendata dan menempelkan stiker tanda coklit. ”Baru kali ini tugas PPDP digantikan satpam. Tapi, datanya valid kok,” tutur Zainul, lalu tertawa.

Di tengah pandemi yang membatasi pertemuan fisik, KPU Surabaya memutar otak untuk menemukan inovasi agar informasi seputar pilwali Surabaya bisa diperoleh masyarakat. Nah, caranya memaksimalkan sosialiasi melalui jaringan media sosial (medsos). Salah satunya melalui kanal YouTube KPU Surabaya. Sejauh ini sudah ada 20 video yang diunggah ke kanal tersebut. ”Kami kelola sendiri secara mandiri,” kata anggota tim Media Center KPU Surabaya Agus Arianto.

Viewer-nya pun lumayan. Sudah mencapai 500-an per hari. Sebagian besar pengunjungnya adalah anak-anak muda. Selain YouTube, KPU juga melakukan sosialisasi melalui Facebook, Instagram, dan Twitter.

  • Baca Juga: Suka Duka Petugas Penyelenggara Pilwali Surabaya di Masa Pandemi (1)

Kini protokol kesehatan ditetapkan secara ketat di lingkungan KPU Surabaya. Tracing dan testing dilakukan ke seluruh komisioner dan bagian sekretariat untuk memastikan mereka steril dari kemungkinan penularan Covid-19. Sekretaris KPU Kota Surabaya Sunarno Aristono menyampaikan, seluruh komisioner dan staf sudah menjalani tes swab.

Menurut dia, uji usap tenggorokan dan hidung adalah bagian yang melekat pada aktivitas pegawai KPU dalam menyiapkan tahapan pilkada pada masa pandemi. Tindakan itu merupakan hasil keputusan rapat pleno KPU Surabaya awal Juni lalu. Semua komisioner dan staf harus mengikuti rapid test secara berkala dan tes swab secara bergilir. ”Ini sudah diputuskan jauh-jauh hari. Ini bagian dari protokol kesehatan yang kami jalankan dengan ketat di internal KPU,” jelasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Comment

News Feed