Harap Para Paslon Tidak Lakukan Pelanggaran, Ketua KPU Kalbar: Sanksinya Bisa Berupa Pembatalan

Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawati, Saat Diwawancarai Awak Media Usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018 (Foto: Fat)
Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawati, Saat Diwawancarai Awak Media Usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018 (Foto: Fat)

Umi Rifdiyawati: Para Paslon harus diwajibkan memiliki rekening khusus

KalbarOnline, Pontianak – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Umi Rifdiyawati, menegaskan bahwa para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan diwajibkan untuk memiliki rekening khusus dana kampanye.

“Para paslon harus memiliki rekening khusus dana kampanye yang harus dibuat oleh masing-masing pasangan calon, rekening khusus itu dibuka atas nama pasangan calon, kemudian spesimennya ditandatangani oleh masing-masing partai politik dan oleh salah satu pasangan calon,” ujarnya, usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018, Senin (12/2).

Ia juga mengatakan, dengan ditetapkannya tiga pasangan bakal calon sebagai pasangan calon maka mereka harus tunduk pada aturan yang mengatur tentang kampanye.

“Kampanye dimulai tanggal 15 Februari sampai 23 Juni 2018. Artinya, ketika jadwal kampanye sudah ditetapkan, maka mulai hari ini mereka harus mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sudah tidak boleh lagi ada iklan di media, radio atau koran dan sebagainya, tetapi pemberitaan lain hal, harus berimbang. Kemudian untuk pasangan calon, yang statusnya adalah kepala daerah, maka mereka harus cuti selama masa kampanye dan tidak boleh mendapatkan fasilitas negara, ini bagi yang menyangkut statusnya sebagai petahana,” ujarnya.

Umi juga menegaskan jika pasangan calon melanggar aturan yang berlaku, menurut Umi, sanksinya sangat berat yakni berupa pembatalan sebagai pasangan calon.

Pelanggaran lainnya yang bisa dikenai sanksi, seperti politik uang, kemudian misalnya setelah masa kampanye pasangan calon tidak melaporkan penerimaan dan sumbangan dana kampanye, ini juga bisa membatalkan.

“Tentu kita tidak berharap ada pembatalan, harapannya pasangan calon ini patuh terhadap aturan yang sudah ada, dan kami juga akan sosialisasi lebih detail bersama tim pasangan calon,” tandasnya. (Fai)

Tinggalkan Komentar