Tahun Anggaran 2018 Pemkot Lebih Fokus Percepatan Pembangunan Kota

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji dan Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, Saat Menandatangani Nota Kesepahaman KUA-PPAS Yang Disaksikan Unsur Pimpinan DPRD Kota Pontianak (Foto: Ist)
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji dan Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, Saat Menandatangani Nota Kesepahaman KUA-PPAS Yang Disaksikan Unsur Pimpinan DPRD Kota Pontianak (Foto: Ist)

Sutarmidji: Percepatan pembangunan jembatan Landak termasuk penyelesaian jalan paralel – waterfront – booster PDAM di Pontura dan pembangunan SMPN 2

KalbarOnline, Pontianak – DPRD Kota Pontianak menggelar Rapat Paripurna mengenai Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018.

Hadir dalam Paripurna tersebut Wali Kota Pontianak, Sutarmidji yang mengatakan kalau Pemkot 2018 mendatang dalam penggunaan anggaran lebih difokuskan pada percepatan pembangunan kota.

“Yang jelas fokus tahun depan itu adalah bagaiamana anggaran lebih banyak digunakan untuk menunjang percepatan pembangunan Jembatan Landak. Kan tahun ini mulai. Jembatannya memang pusat, tapi pembebasan lahannya kita dengan rencana pembuatan bundaran di Pontianak Utara,” ujarnya usai Paripurna yang dilangsungkan di ruang Paripurna DPRD Kota Pontianak, belum lama ini.

Setelah itu Pemkot, dikatakannya, akan menyelesaikan satu booster PDAM lagi di Pontianak Utara dan yang lainnya pembangunan SMPN 2.

“Menyelesaikan pembangunan Jalan Paralel yang ada di Pal Lima, Sungai Raya Dalam dan Sungai Jawi, itu prioritas dan termasuk pembangunan waterfront,” terangnya.

Dirinya menyebutkan, pembebasan lahan untuk Jembatan Landak, saat ini dalam proses penilaian oleh appraisal. Dalam waktu dekat ini, menurutnya, hal itu akan rampung dan pihaknya mulai dengan pembayaran terhadap aset masyarakat yang ada.

“Kalau ada yang sepakat kita bayar,” ucapnya.

Mengenai membebaskan lahan, menggunakan dua tahun anggaran karena ada 73 ruko dan beberapa tanah kosong yang harus dibebaskan Pemkot.

“Mau tak mau, setuju atau tidak maka harus dilakulan, karena ruko yang ada nantinya juga tidak bisa digunakan. Seperti toko yang di Pontianak Timur itu nggak kena tapi kan nggak bisa dipakai lagi. Maka kita tunggu ada tim penilai independen yang mempunyai kapasitas untuk itu. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi nanti ada tim penilai,” tandasnya. (Fai)

Tinggalkan Komentar