Calon Gubernur Kalbar Nomor Urut 2, Karolin (Foto: Ist)
Calon Gubernur Kalbar Nomor Urut 2, Karolin (Foto: Ist)

KalbarOnline, Pontianak – Calon Gubernur Kalbar nomor urut 2, Karolin mengklaim telah 9 tahun keliling Kalbar.

Pernyataan ini membuat kaget masyarakat Kalbar. Dalam perjalanan 9 tahun, tentu bukan suatu hal yang mudah. Menyerap aspirasi masyarakat disemua lini hingga ke pedalaman.

Pernyataan tersebut lantas menimbulkan pertanyaan, dalam kurun waktu 9 tahun, kira-kira apa yang sudah ditelurkan Karolin?

Sebenarnya, apa yang dapat dijadikan alat ukur untuk menguji kapasitas seorang pemimpin.

Jawabannya adalah Track Record. Track record-lah yang dapat dijadikan alat ukur untuk menguji kapasitas seorang pemimpin, apakah benar-benar bekerja atau sebaliknya.

Wanita kelahiran Mempawah, 12 Maret 1982 ini memili latar belakang sebagai seorang Dokter.

Juga merupakan anggota dewan dua periode sejak 2009 – 2014 dan 2014 hingga 2019 dari PDIP. Pada pemilu 2014, Karolin berhasil meraih suara tertinggi se – Indonesia dengan perolehan sebanyak 397.481 suara.

Berhasil mengantongi suara terbanyak, tak serta merta membuat Karolin menduduki posisi strategis di Komisi yang merupakan ruang lingkup kerjanya yakni di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Kiprah Karolin sebagai salah satu politisi yang eksis dari legislatif lalu melompat ke eksekutif, tentu perlu menjadi perhatian calon pemilih di Pilgub Kalbar.

Meski meraih suara tertinggi se – Indonesia, tak menjadikan Karolin memiliki pengaruh besar di DPR RI.

Jika dilansir dari tulisan Qodja Galata, tentu ini kenyataan yang bertolak belakang dengan raihan suara terbesar tapi tidak memberi pengaruh baginya untuk menjadi tulang punggung di DPR RI. Dari sini dapat disimpulkan bahwa raihan suara terbanyak tidak selalu sejalan dengan kapasitas Karolin.

Karolin juga dinilai tak vokal sebagai anggota dewan.

Menjadi anggota DPR RI dua periode tentu cukup lama. Dalam rentang waktu yang hampir 10 tahun itu, tercatat bahwa hanya tiga kali saja Karolin berbicara ke media untuk menyampaikan gagasannya. Itu pun baru bersuara di periode kedua ia menjadi anggota dewan. Pernyataannya dikutip media hanya tiga kali, tentang pembangunan fasilitas perbatasan untuk TKI ilegal, tentang peningkatan pelayanan BPOM dan memperbaiki standar layanan BPJS.

Minimnya gagasan Karolin, tentu menjadi track record yang buruk bagi seorang anggota dewan yang menjabat hampir 10 tahun. Kita sulit menangkap keseriusannya untuk berpihak terhadap rakyat yang ia wakili.

Tugas anggota dewan itu menjalankan fungsi legislasi dimana ia harus nyata menyampaikan gagasannya sebelum membuat undang-undang yang berpihak pada rakyat.

Di saat yang sama ia juga harus vokal mengawasi kerja pemerintah di komisi yang ia bidangi. Anggota dewan harus vokal bicara ke media karena omongan anggota dewan itu dijamin undang-undang. Media sebagai salah satu pilar demokrasi adalah saluran untuk menyampaikan gagasan. Jika gagasan Karolin jarang dikutip media, bagaimana kita percaya kalau ia benar berpihak pada rakyat?

Karolin juga merupakan tipikal politisi kutu loncat.

Seorang negarawan yang baik itu dinilai dari komitmennya terhadap jabatan publik yang ia emban untuk mengurusi hajat hidup orang banyak. Karolin tidak menunjukkan prestasi apa-apa selama menjadi anggota dewan. Ia meninggalkan amanah suara terbesar sebanyak 397.481 demi ambisi menjadi Bupati Landak.

Padahal tugasnya di Dewan belum banyak yang selesai. Kita tidak pernah mendengar ia vokal bicara peningkatan fasilitas kesehatan yang rendah dan gizi buruk yang masih berlangsung di republik ini, ia tidak bicara tentang perlindungan hak-hak TKI perempuan yang terus dizhalimi.

Belum jadi apa-apa di DPR RI ia meloncat untuk menjadi Bupati Landak dengan hanya melawan kotak kosong. Pada tahun 2017, tanpa pesaing ia mulus melenggang menjadi Bupati Kabupaten Landak yang Indeks Pembangunan Manusianya masuk 3 besar terendah di Kalbar.

Belum setahun menjabat sebagai Bupati Landak dan belum terbukti mampu membereskan banyak Pembangunan di Landak, ia langsung mendeklarasikan diri sebagai Calon Gubernur Kalbar.

Berdasarkan fakta di atas, apakah kita percaya Karolin layak memimpin Kalbar tanpa track record berprestasi sebagai pejabat publik?

Darimana kita tahu Karolin akan berpihak pada rakyat jika ia suka melompat, padahal belum menyelesaikan amanah?

Jika Karolin mengklaim sudah 9 tahun keliling Kalbar, lantas prestasi apa yang sudah ditelurkan Karolin? Pertanyaan yang sangat simpel sekali.

Namun jika kita merunut fakta-fakta diatas, mulai dari minim gagasan hingga kutu loncat, Karolin dirasa hanya retorika semata mengatakan 9 tahun keliling Kalbar.

Disamping itu, rival Karolin, Calon Gubernur Kalbar nomor urut 3 (tiga), Sutarmidji hampir 10 tahun menjabat sebagai Wali Kota Pontianak. Dalam jabatannya, Sutarmidji mampu menelurkan 219 penghargaan nasional maupun internasional, tidak termasuk penghargaan yang diberikan dari pemerintah provinsi, sehingga menegaskan Kota Pontianak layak menjadi wajah Kalbar.

Meski dilini Kota, tetapi ada track record yang ditelurkan sebagai pejabat publik. Ini loh yang dimaksud masyarakat, bukan hanya sekedar jalan-jalan atau katakanlah ‘keliling’ selama 9 tahun, tetapi tidak ada yang ditelurkan artinya hanya pepesan kosong belaka atau retorika semata.

Memilih pemimpin sama dengan menyerahkan urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika salah memilih, akibatnya bisa terasa sampai 20 tahun ke depan.

Kalbar maju atau tidak sangat bergantung dengan pilihan masyarakat sekalian. Memilih pemimpin ini bukan soal fanatisme kesukuan.

Kalimantan Barat perlu pemimpin kolektif kolegial dan berkelas nasional, bukan hanya pemimpin identitas dan lokal, yang tidak memiliki program yang jelas serta hanya mengobral janji-janji. Kenapa demikian?, sebab Kalbar sudah jauh tertinggal oleh daerah lainnya. (Fai)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY