Kenapa Ngotot Mekarkan Kapuas Raya, Ini Jawaban Tegas Sutarmidji

Calon Gubernur Kalbar Nomor Urut 3, Sutarmidji Sedang Menunggang Kuda Besi Layaknya Seorang Pebalap di Arena Balapan
Calon Gubernur Kalbar Nomor Urut 3, Sutarmidji Sedang Menunggang Kuda Besi Layaknya Seorang Pebalap di Arena Balapan

Keadilan melahirkan kesejahteraan

KalbarOnline, Pontianak – Calon Gubernur Kalbar nomor urut 3 (tiga), Sutarmidji menegaskan, apabila Ia dan Ria Norsan diamanahkan memimpin Kalbar, dipastikannya pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) akan terwujud.

Komitmen pemekaran tersebut juga sudah dituangkannya melalui piagam pemekaran Kapuas Raya kepada tokoh masyarakat Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan lainnya.

“Jika ada yang mengatakan, ‘oh itu kan kewenangan pusat’, memang betul kewenangan pusat. Tapi saya akan fasilitasi apapun yang menjadi syarat pusat akan kita penuhi. Dan yang paling pertama akan saya lakukan adalah pembangunan Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Kapuas Raya,” tegasnya.

Setelah infrastruktur pemerintahan sudah disiapkan, lanjut Sutarmidji, dirinya akan menghadap Mendagri dengan tim dan menegaskan bahwa Kapuas Raya siap untuk dimekarkan.

“Setelah semuanya siap, saya akan menghadap ke Menteri bahwa Provinsi Kapuas Raya siap dimekarkan atau dibentuk. Infrastruktur pemerintahan sudah disiapkan dan apabila saya ditanya apakah Provinsi induk siap membiayai operasional selama 3 tahun. Jangankan 3 tahun, 5 tahun saya siap biayai. Saya optimis, jika saya terpilih Kapuas Raya akan terbentuk,” tegasnya lagi.

Ditanya terkait kengototannya memekarkan Kapuas Raya, secara tegas dan luas Sutarmidji menegaskan bahwa pemekaran Kapuas Raya adalah kebutuhan.

“Karena ini merupakan kebutuhan, maka harus diperjuangkan. Seorang politisi tidak akan mau mengurangi wilayah kekuasaannya walaupun sejengkal. Tapi saya tidak mau masuk dalam ranah sebagai seorang politisi. Saya melihat ini kebutuhan masyarakat untuk percepatan kesejahteraan, kita harus bicara keadilan. Misalnya dalam sisi pelayanan, bayangkan orang Kapuas Hulu harus ngurus perizinan di kantor Gubernur Kalbar berapa biaya yang dikeluarkan?, tidak adil ketika orang Pontianak harus ngurus izin juga di kantor Gubernur. Ini yang akan saya dan Pak Ria Norsan perjuangkan,” tegasnya. (Fat)

Tinggalkan Komentar