Gubernur Sutarmidji: Bekerja dengan Data Meminimalisir Celah Korupsi

KabarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menghadiri acara sosialisasi anti korupsi bagi generasi muda di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (24/08/2023). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Pengukuhan Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Khatulistiwa Kalbar (Tanjak) Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan itu, Sutarmidji mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menginisiasi banyak hal dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Terkait dengan pencegahan, ia menerangkan, bahwa sejak memimpin jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, hal yang pertama dilakukan adalah menata tata kelola pemerintahan dalam segala aspek.

“Pentingnya menjaga integritas serta bekerja menggunakan data untuk mencegah tindak korupsi. Maka dari itu, komunitas maupun para pelajar yang hadir pada hari ini dapat menggabungkan pesan anti korupsi dengan cara kekinian dan menyentuh pada berbagai sektor,” katanya.

Baca Juga :  Sebut Generasi Millenial Adalah Generasi Bebas, Mahfud MD : Tapi Harus Tunduk Terhadap Aturan Termasuk Berlalu Lintas

Sutarmidji memberikan contoh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dijaga dengan baik dari celah-celah akan terjadinya negosiasi-negosiasi PAD. Ia menyebutkan, ketika dirinya pertama menjabat, PAD Kalbar hanya berada di kisaran 1,7 triliun. Sejak itu, ia berupa memperbaiki data yang ada dan meminimalisir “kebocoran” lainnya.

“Dan saya yakin di akhir masa jabatan saya PAD kita bisa mencapai 3,26 triliun, artinya bisa naik dua kali lipat,” ungkap Sutarmidji.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode tersebut juga memaparkan kepada seluruh peserta yang hadir, bahwa saat dirinya menjadi gubernur membangun Ruang Data Analytic (DAR) yang menjadi sumber segala kebijakan.

Baca Juga :  Midji Serius Tingkatkan Pelayanan RSUD Soedarso Selain Bangun Gedung Baru

“Jadi, adik-adik sekalian untuk bisa membiasakan dalam bekerja atau kebijakan yang dibuat itu harus menggunakan data dan harus valid. Saya tidak mau melayani, baik itu kepala OPD yang berbicara tidak menggunakan data, maka saya tidak akan lanjut, karena percuma,” katanya.

Pengukuhan Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Khatulistiwa Kalbar ditandai dengan penyematan Pin dan rompi kepada ketua tim penyuluh, diakhiri dengan pemberian cinderamata kepada  Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI.

Turut hadir pada Sosialisasi Anti Korupsi itu, sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Comment