KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan fokus menggarap tingkat kepesertaan di level desa. Hal ini menurutnya menjadi penting lantaran salah satu indikator desa mandiri yakni tingkat kepesertaan BPJS.
“Indikator itu yang menetapkan Kementerian Desa, termasuk yang menilai desa itu mandiri atau tidak itu Kementerian Desa bukan kita,” kata Sutarmidji usai melaunching Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (16/05/2023).
Menurut Sutarmidji, hal tersebut hendaknya menjadi satu model bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kepesertaan BPJS baik ketenagakerjaan maupun kesehatan.
“Kalau bupati dan wali kota sebenarnya tinggal ikuti itu saja,” kata Sutarmidji.
Sutarmidji lantas mencontohkan Desa Sekura di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang merupakan desa urutan 16 terbaik se-Indonesia. Namun, tingkat kepesertaan BPJS dan tingkat kredit desa tersebut masih rendah.
“Artinya kalau kita ambil kesimpulan, di desa yang urutan 16 terbaik saja, tingkat kepesertaan BPJS-nya baru segitu (masih rendah). Apalagi desa yang misalnya berada di urutan puluhan ribu, maka (tingkat kepesertaan BPJS) semakin rendah kan. Ini yang harus kita dorong,” kata Sutarmidji.
Karena itu, Sutarmidji mengharapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menambah anggaran dana desa sebesar 5 persen yang dikhususkan untuk membayar premi BPJS bagi pekerja rentan maupun masyarakat tidak mampu di desa.
“Karena ini untuk kepentingan masyarakat kita terutama di desa yang pekerja rentan dan masyarakat tidak mampu. Gampang kan?,” pungkas Sutarmidji.
Sementara Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin mengaku sependapat dengan kebijakan Gubernur Kalbar dalam rangka melindungi pekerja rentan di desa.
“Ini bisa kita contek jadi model nasional, bagaimana kebijakan Pak Gubernur diikuti satu gerak langkah untuk melindungi pekerja yang ada di desa,” kata Zainudin.
“Karena seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, bahwa desa itu salah satu indikator untuk naik kelasnya dari desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri, salah satu indikatornya adalah kepesertaan BPJS. Ini yang ingin kita kabarkan ke provinsi lain,” pungkasnya. (Jau)
Comment