Sutarmidji Resmi Memulai Pembangunan Gedung Baru Untuk PMI Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Untuk beberapa bidang tertentu, khususnya yang terkait dengan kemanusiaan, keberadaan organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) dinilai sangat krusial dibandingkan dengan beberapa dinas yang ada di pemerintahan.

Guna mendukung kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan PMI, Pemerintah Provinsi Kalbar pun membangunkan gedung baru yang lebih representatif di bekas gedung Kantor UPT Taman Hutan Raya (Tahura) Pandan Puloh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Jalan Sutoyo, Kota Pontianak.

Proses pembangunan gedung yang akan menjadi markas pusat bagi PMI Kalbar itu dimulai hari ini, Kamis (06/04/2023) jam 07.00 WIB. Secara seremonial, peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Gunermur Kalbar, Sutarmidji.

“Mudah-mudahan 5 bulan bisa selesai. Karena markas di sana itu (gedung PMI lama) sudah tidak layak. Sedangkan PMI provinsi ini sekarang bergerak ke daerah-daerah membantu pemda menangani bencana dan lain sebagainya,” ungkap Sutarmidji kepada awak media.

Informasi saja, bahwa pembangunan gedung baru untuk PMI ini memang telah dijanjikan oleh Sutarmidji sebelumnya–dalam pidatonya saat membuka Musyawarah Provinsi Palang Merah Indonesia (Musprov PMI) Kalimantan Barat ke-XIII tahun 2022, di Hotel Ibis Pontianak, Jumat 18 November 2022 lalu.

Lebuh lanjut Sutarmidji menyampaikan, bahwa pembangunan gedung ini bakal menelan biaya kurang lebih antara Rp 8 miliar sampai Rp 9 miliar yang bersumber dari APBD provinsi Kalbar.

Baca Juga :  Front Persatuan Islam Tidak Akan Didaftarkan ke Pemerintah

“Aulanya (berukuran) 16 x 32 meter. Jadi bangunan Insya Allah lebih murah. Nanti kita hibah ke PMI. Insya Allah gedungnya bisa jadi lebih bagus. (Sumbernya) APBD,” katanya.

Terkait dengan lokasinya sendiri, Sutarmidji menyampaikan, adapun keputusan pemerintah membangun gedung baru PMI di bekas Kantor UPT Taman Hutan Raya (Tahura) Pandan Puloh ini, karena lokasi tersebut dinilai yang paling layak.

“Kita ragu, awalnya mau bangun di sana, tapi saya lihat di sana pun tidak layak, kemudian mau bangun di eks Litbang yang terbakar, juga tidak layak. Akhirnya kita pilih di sini, karena dekat dengan BPBD kota, PMI kota, dekat polsek, dan sebagainya. Makanya bagus di sini saja (bangunnya). kan gedung (sebelumnya) juga tidak dipakai. jadi kita putuskan bangun disini,” terangnya.

Terlepas dari itu, Sutarmidji mengakui bahwa apa yang dilakukannya terhadap PMI ini masih jauh terbilang kecil jika dibandingkan kiprahnya dalam hal kemanusiaan.

“Karena PMI inikan semi pemerintah daerah. Bahkan PMI di luar itu (provinsi lain) dapat hibah setahun itu bisa sampai Rp 20 miliar, kita kadang cuma Rp 1 (miliar), Rp 500 (juta). Bagaimana operasional mereka. Inikan betul-betul lembaga sosial,” katanya.

Ia mencontohkan, dalam hal penyediaan darah misalnya, PMI tentu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi menjamin agar ketersediaan stok darah bagi masyarakat tetap terjaga.

Baca Juga :  RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Rumah Sakit Tipe C Rasa Tipe B

“Bahkan operasional PMI ini yang berkaitan dengan masyarakat sebetulnya lebih vital dari beberapa dinas. Bayangkan coba, PMI Kota (Pontianak) misalnya, itu perlu darah 1 bulan itu 2000-3000 kantong. Itukan perlu operasional untuk menarik donor, kemudian musnahkan darah,” katanya.

“Darah itu ketika ngambilnya dari pendonor murah, cuma musnahkannya mahal kalau tidak bisa dipakai. Masyarakat tidak tahu itu. Setiap (ada) 100 pendonor, itu paling bagus 60 persen yang bisa dipakai darahnya, itu sudah bagus,” sambungnya.

Tak hanya urusan darah, menurut Sutarmidji, PMI juga menjadi salah satu garda terdepan ketika bencana daerah terjadi. PMI kata dia juga hadir dalam hampir setiap program-program pemerintah yang berhubungan dengan sosial-kemanusiaan. Sehingga wajar jika PMI harus mendapat perhatian dari pemerintah.

“Kan PMI provinsi ini kemarin (bantu korban) ke Sambas, Ketapang, mereka turun langsung ke pelosok-pelosok, ke rumah-rumah (bantu penanganan bencana). Kita kerjasama juga dengan rumah zakat. Jadi perlu markas yang layak. Kalau markas yang lama itu lahannya belum atas nama PMI, itu masih mau ditelusuri,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam prosesi peletakan batu pertama tersebut, tampak hadir Ketua PMI Provinsi Kalbar, Lismaryani Sutarmidji dan jajaran pengurus PMI Provinsi Kalbar lainnya, para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar serta tamu undangan lainnya. (Jau)

Comment