KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji tak memberikan target yang muluk untuk peningkatan dari aspek keuangan dan pendapatan daerah pada tahun 2023 ini. Menurutnya, jika posisi keuangan dan pendapatan daerah sama dengan tahun 2022 saja, itu sudah cukup baik.
“Saya berharap 2023, dari aspek keuangan, pendapatan, bisa seperti di tahun 2022,” kata Sutarmidji diwawancarai usai menghadiri rapat evaluasi capaian kinerja Pemprov Kalbar tahun 2022, di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalbar, Senin (02/12/2022).
Ia menyampaikan, bahwa pada tahun 2022 kemarin, Pemprov Kalbar telah berhasil masuk dalam urutan ke-4 se-Indonesia dari sisi persentase pendapatan oleh Depdagri. Ia berharap, jika posisi ini dapat dipertahankan, apalagi ditingkatkan, maka akan lebih baik.
“Kita penilaian dari Depdagri itu pendapatan berada di urutan ke-4 berdasarkan capaian persentasenya, kalau jumlah atau nominalnya tidak, karena kita bukan (kategori) APBD yang besar. Realisasi belanja kita nomor 10, dari 34 provinsi, artinya itu bagus,” paparnya.
Pria yang akrab disapa Bang Midji ini pun memperkirakan, bahwa pendapatan daerah provinsi ini bisa berada di urutan ke-5, dan untuk realisasi bisa masuk dalam 7 besar, hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 ini.
“Perkiraan saya, pada perhitungan terakhir nanti, pendapatan kita bisa nomor 5, belanja masih masuk 10 besar, bahkan mungkin 7 besar. Tahun 2022 bagus serapan anggarannya, di 2023 tadi saya sudah arahkan supaya cepat, percepat tender,” katanya.
Sebelumnya, Sutarmijdi menyampaikan, mengenai capaian yang dilakukan Pemprov Kalbar selama tahun 2022 secara umum sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Saya rasa di tahun 2022 capaian kita bagus dibandingkan di tahun 2021.
Serapan anggaran perkiraan saya akhirnya di atas, walaupun sekarang baru 92 persen lebih, kemudian kita di urutan 10 nasional, pendapatan kita di urutan 5, tetapi selesainya nanti diperkirakan setelah perhitungan-perhitungan sekitar diatas 95 persen,” katanya.
Begitupun dengan capaian-capaian lainnya di tahun 2022. Sutarmidji mengaku optimis, kalau di tahun 2023 ini, kinerja jajaran Pemprov Kalbar akan semakin baik lagi.
“Penghargaan dan penilaian dari pusat itu kita dapatkan lebih dari 50, termasuk MCP dari KPK itu yang sekarang sudah 92 persen. Perkiraan saya nanti, ketika keluar kita 94 persen. Survei Penilaian Integritas (SPI) itu kita urutan ke 5 terbaik di Indonesia dari 34 provinsi. Ini yang harus menjadi perhatian dari pemda,” terangnya.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjut Sutarmidji, turut mengalami peningkatan kurang lebih Rp 700 miliar. Ia pun berharap di tahun 2023 ini, PAD dapat terus meningkat lagi.
“Perkiraan saya masih bisa meningkat Rp 200-an miliar. Jadi, dari yang kita targetkan 3 (ratusan) lebih, kalau semua komponen pajak daerah itu bisa dimaksimalkan. Seperti pajak permukaan, tata kelola aset, dan sebagainya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sutarmidji mengungkapkan, dari seluruh PAD tersebut, minimal ada yang 70 persen untuk daerah kabupaten/kota dibagi 30 persen, sehingga dari APBD Provinsi Kalbar Rp 6 triliun.
“Rp 1 triliun lebih itu sebenarnya untuk daerah kabupaten/kota, sehingga bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota ini saya berharap seluruhnya digunakan untuk membangun infrastruktur,” kata dia.
“Jangan dibelanjakan untuk yang lain-lain. Kita diminta untuk mengevaluasi setidaknya kabupaten/Kota itu seharusnya belanja infrastruktur itu 40 persen,” sambungnya.
Sutarmidji meminta, jangan sampai ada kabupaten/kota yang belanja infrastrukturnya atau belanja modalnya itu tidak sebesar bagi hasil pajak yang ditransfer ke kabupaten/kota tersebut.
“Itu kalau daerah melakukan hal itu, tidak akan maju dia,” jelasnya. (Jau)
Comment