KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungkapkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk menyukseskan agenda nasional Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Hal itu disampaikannya dalam acara Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Kalbar yang diselenggarakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (01/08/2022).
“Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 733 Tahun 2014, Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas kawasan hutan mencapai 8.389.600 hektar atau sekitar 57,14% dari total luas wilayah Kalimantan Barat,” bebernya.
Provinsi ini juga, terang Sutarmidji, memiliki luas kawasan gambut mencapai 2.793.331 hektar berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 130 Tahun 2017. Kawasan gambut tersebut terbagi menjadi indikatif fungsi budidaya gambut dan indikatif fungsi lindung gambut di 699 desa.
Selain itu, Provinsi Kalimantan Barat juga mempunyai kawasan mangrove mencapai 161.557,19 hektar berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang tersebar di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang.
“Potensi sumber daya alam yang luar biasa ini sudah seharusnya bagi Provinsi Kalimantan Barat untuk menjaga hutan hujan tropis alaminya yang memiliki berbagai peran penting,” ucapnya.
“Oleh karena itu kami berupaya secara optimal melalui perwujudan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sambung Sutarmidji.
Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruandha Agung Sugardiman menyampaikan bahwa hutan mangrove mempunyai kemampuan 4-5 kali lebih besar di dalam penyerapan karbon dibanding hutan mineral.
Lebih dari itu, pihaknya pun mengharapkan adanya peran aktif dari sejumlah pihak dalam mengantisipasi isu perubahan iklim.
“Oleh karena itu, Kementerian LHK mengharapkan peran aktif pemerintah daerah, akademisi, alumni, mitra KLHK, LSM, media, serta masyarakat umum untuk mensinergikan dan mengimplementasikan aksi mitigasi pengendalian perubahan iklim melalui potensi yang ada di daerah dengan mengacu pada target penurunan emisi gas rumah kaca nasional,” ujar Ruandha.
Sebelumya, kegitatan Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional sendiri dilaksanakan untuk mendorong seluruh pemerintah daerah dapat menyusun Rencana Kerja secara mendetail.
Sosialisasi di tingkat sub nasional dilakukan KLHK kepada 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Dimana diharapkan, semua proses sosialisasi dan penyusunan rencana kerja sub nasional terkait Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dapat terselesaikan pada tahun ini. (Jau)
Comment