KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus mendorong optimalisasi aktivitas ekspor melalui pintu ekspor yang ada di daerah tersebut. Khususnya ekspor crude palm oil (CPO).
Hal ini diharapkan dapat terus meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalbar.
“Karena tahun depan itu bauksit akan dilarang untuk diekspor mentah, sehingga pengganti ekspornya itu harus tercatat di Kalbar. Salah satunya CPO,” kata Gubernur Kalbar Sutarmidji, Sabtu, 9 April 2022.
Menurut Sutarmidji, jika larangan ekspor bauksit mentah resmi diberlakukan, maka angka devisa ekspor Kalbar akan defisit sekitar USD350 juta. Untuk menambal potensi defisit tersebut, maka aktivitas ekspor CPO dan sektor usaha lainnya perlu terus dioptimalkan.
“Ini (CPO) untuk mengimbangi, karena nilai ekspor CPO dan turunannya di Kalbar itu di atas sekitar USD400 juta. Kalau ekspor bauksit itu sekitar USD600 juta. Kalau ekspor bauksit mentah tidak boleh lagi, maka pasti nilainya tinggal kurang lebih USD200-250 jutaan, ” kata Sutarmidji.
Olehkarena itu, aktivitas ekspor CPO harus betul-betul tercatat di Kalbar agar dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kalbar.
Kalbar sendiri dalam setahun mampu memproduksi 5 juta ton CPO pertahun. Hanya saja aktivitas ekspor CPO yang tercatat di Kalbar belum mencapai 1 juta ton.
“Karena CPO itu walaupun produksinya di sini (Kalbar), tapi selalu dibawa ke Lampung, Riau dan lainnya sebagai pintu ekspor,” kata Sutarmidji.
Hal itu juga dikarenakan Kalbar baru memiliki Pelabuhan Internasional Kijing yang operasionalnya pun masih terbatas.
“Mudah-mudahan tahun ini Pelabuhan Kijing diresmikan, sehingga bisa jadi pintu ekspor yang maksimal,” kata Sutarmidji.
Namun persoalannya, kata Sutarmidji, Pelabuhan Kijing sendiri belum memiliki tangki timbun.
Menurut Sutarmidji, akan lebih efisien jika Pelabuhan Kijing memiliki tangki timbun.
Sehingga CPO yang hendak disalurkan ke kapal pengangkut, cukup disalurkan melalui pipa yang tentunya tidak mengganggu lalu lintas dermaga.
“Itu masalahnya, tangki timbun, sehingga kapal dengan bobot 300 ribu dwt itu harus diisi melalui truk tangki, itu akan lamban,” kata Sutarmidji.
“Kalau pelabuhan darat di (PLBN) Badau, sudah mulai, sudah tercatat, tapi terbatas juga. Karena itu hanya yang diproduksi di Kapuas Hulu,” timpal Sutarmidji.
Tak hanya CPO, Sutarmidji juga mendorong sektor usaha lainnya agar sebanyak mungkin aktivitas ekspor dilakukan melalui pintu-pintu ekspor yang ada di Kalbar.
Harapannya sama. Tampilan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalbar agar semakin baik serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalbar.
“Kita itu banyak yang diekspor ke luar, sektor pertanian cukup banyak, perkebunan dan lainnya juga cukup banyak,” pungkas Sutarmidji.
Comment