Ingin Akhiri Konflik, Tiongkok Tegaskan Buka Pintu Damai dengan AS

KalbarOnline.com – Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan pihaknya terbuka untuk berdamai dan mengakhiri konflik. Negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu siap memulai kembali hubungan baik dengan AS.

Wang menyatakan kedua negara berada pada titik kritis dalam sejarah setelah setahun ketegangan yang meningkat. Dalam pidato di Dewan Bisnis AS-Tiongkok pada Senin (14/12), Wang Yi mengatakan kebijakan AS tentang Tiongkok perlu kembali bersifat objektif dan rasional seperti laporan transkrip yang dipublikasikan di situs web Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

“(Kamu harus) berusaha untuk memulai kembali dialog, kembali ke jalur yang benar, dan membangun kembali rasa saling percaya dalam fase berikutnya dalam hubungan Tiongkok-AS,” kata Wang.

Baca Juga :  Maret 2021, AS Akan Punya dosis vaksin Covid-19 untuk Semua Warga

Baca juga: Soal Hubungan dengan AS, Menlu Tiongkok Yakin Bakal Kembali Normal 

Dia menyalahkan perpecahan yang muncul antara AS dan Tiongkok pada beberapa orang Amerika dengan mentalitas Perang Dingin yang ketinggalan zaman dan prasangka ideologis. Kuncinya, kata dia, adalah saling menghormati.

“Hormati warisan sejarah dan budaya satu sama lain, saling menghormati kepentingan inti dan perhatian utama satu sama lain, dan menghormati pilihan satu sama lain,” kata Wang seperti dilansir CNN.

Pidato Wang muncul saat pemerintahan Donald Trump terus mendorong serangkaian tindakan tekanan terhadap pemerintah Tiongkok. Dalam langkah terbarunya pada Senin (14/12), Departemen Luar Negeri AS mengumumkan sanksi baru terhadap 14 pejabat di badan legislatif tertinggi Tiongkok dalam Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPCSC), atas undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan di pusat keuangan Hongkong.

Baca Juga :  Jungkook BTS Ungkap Keyakinannya Setelah Bilang Orang Tua Beda Agama

Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan memberikan sanksi kepada 14 pejabat Tiongkok atas keterlibatan mereka dalam mengembangkan, mengadopsi, dan menerapkan hukum keamanan nasional. Namun ketua NPCSC, Li Zhanshu yakni sekutu dekat Xi Jinping dan anggota komite tetap Partai Komunis yang kuat tidak termasuk di antara mereka yang terdaftar.

“Tindakan kami menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat akan terus bekerja dengan sekutu dan mitra kami untuk meminta pertanggungjawaban Beijing karena merusak otonomi yang dijanjikan Hongkong,” kata pernyataan departemen itu.

Saksikan video menarik berikut ini:

Comment