KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungkapkan sejumlah alasannya merotasi jabatan yang dilakukannya beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada sosialisasi Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Kalimantan Barat yang digelar di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (23/7/2019) kemarin.
“Perlu saya tegaskan, kenapa banyak yang saya rolling termasuk Kepala SKPD dan Kepala Badan padahal sudah saya ingatkan sejak awal saya menjabat. Siapapun yang membawa atau mencatut nama saya langsung tolak, tapi ada dinas-dinas yang masih melayani dan kemudian bicara kepada orang lain. Itu langsung saya ganti, sudah jelas saya bilang jangan layani,” ungkapnya.
“Kemudian masih ada juga dinas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan, ketika di bawah melaksanakan kegiatan masih ada upaya mencari hal-hal atau mencari persenan dari pagu anggaran kegiatan, itu jangan lagi, jangan lagi ada hal-hal seperti itu, saya serius,” timpalnya.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini juga mengungkap bahwa ada beberapa pejabat yang memiliki nilai yang bagus pada lelang jabatan kemarin, tapi berupaya mempengaruhi keputusan. Seperti misalnya rekrutmen direksi Bank Kalbar. Sutarmidji mengaku menerima lima curriculum vitae (CV) peserta yang dititipkan orang lain kepadanya.
“Kelima CV itu langsung saya serahkan kepada Prof Eddy Suratman (Ketua Tim Panitia Seleksi), saya minta agar tidak diluluskan di urutan pertama. Kalaupun nilainya tertinggi, buat pengurangan berdasarkan CV yang ditipkan kepada orang lain untuk mempengaruhi keputusan. Percayalah, untuk hal-hal seperti itu saya tidak campuri, padahal saya sebagai Kepala Daerah bisa saja melakukan itu, tapi saya tidak lakukan itu supaya hasilnya objektif dan orang yang kita tempatkan benar-benar tepat,” tegasnya.
Kepada para pejabat serta jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, Midji kembali menegaskan agar benar-benar bekerja sesuai aturan. Efesiensi sekaligus transparansi anggaran tak lupa menjadi pesan Midji.
“Sudahlah, Kalbar ini dalam segala aspek tak ada yang bisa dibanggakan. Infrastruktur kita di urutan ke-33, indeks pembangunan manusia (IPM) urutan ke-29, daya saing di urutan ke-28 dan tingkat kesejahteraan di urutan ke-26, apa yang mau kita banggakan? dan masih banyak lagi,” tukasnya.
“Rancang program dan belanjakan uang untuk kepentingan masyarakat. Seperti contoh, saya pangkas anggaran perjalanan dinas, kemudian anggarannya dialokasikan untuk beasiswa pendidikan gratis untuk negeri hingga SMA/SMK serta pembangunan RSUD Soedarso. Jadi, lakukan efesiensi anggaran dan program yang dirancang harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Tahun depan, kita akan selaraskan anggaran dengan konsep Indeks Desa Membangun, akan ada penggelontoran dana APBD itu paling kurang 300-400 miliar untuk menyelesaikan 52 indikator desa mandiri,” pungkasnya. (Fai)
Comment