KalbarOnline, Sanggau – Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot beserta jajaran dan Institut Dayakologi menerima Kunjungan dari Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Mr. Jean Charles Berthonet bersama Direktur Agency France For Development (AFD), Mr. Emmanuel Baudran di Ketemenggungan Tae, Desa Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Sabtu (4/5/2019).
Turut hadir pada pertemuan itu, Pierre Vincent selaku Sekretaris Utama Kedutaan dan Direktur CCFD – TS, Komite Katolik untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan yang diwakili oleh Mr. Nicolaas Heeren.
Dalam Kunjungan Duta Besar Prancis ini guna meninjau studi dampak program pemberdayaan holistik kepada masyarakat yang sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir ini, di antaranya pengakuan hak-hak masyarakat adat dari pemerintah pusat yaitu hutan adat yang merupakan hasil kerja sama Institut Dayakologi yang dipimpin Kriss Gunui dan tim yang bekerjasama dengan Pemda Sanggau yang didukung oleh CCFD dan AFD.
Atas nama lembaga Pemerintah Kabupaten Sanggau, Wabup Sanggau berterima kasih kepada Institut Dayakologi bersama CCFD dan AFD dari Prancis yang telah mendampingi masyarakat dalam pengembalian hak-hak adat sebagai masyarakat adat dari negara untuk mengelola dan menentukan kehidupan yang layak di atas tanah dan hutan adat masyarakat itu sendiri.
“Dalam hal ini, yang mencuri perhatian Kedutaan Besar Prancis untuk mengunjungi dan meninjau Ketemenggungan Tae ini adalah karena Kabupaten Sanggau sebagai penerima hak milik hutan adat di Indonesia yang merupakan salah satu hutan adat terluas di Indonesia. Tugas kita selanjutnya bagaimana memperkuat, melestarikan dan mengelola hutan adat, budaya lokal sesuai kearifan lokal,” tukasnya.
Dalam kegiatan yang bertemakan ‘Bersolidaritas selamatkan bumi dan kemanusiaan melalui pemberdayaan holistik untuk masyarakat adat Kabupaten Sanggau’ ini, Direktur AFD Emmanuel Baudran menyampaikan bahwa sejak AFD masuk ke Indonesia selama 10 tahun terakhir ini, AFD sudah sering membantu masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur.
Ia menerangkan bahwa ciri khas AFD selalu melibatkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menjalankan program kerjanya.
Emmanuel Baudran menambahkan bahwa maksud tujuan rombongan kedutaan Prancis untuk Indonesia datang ke Desa Tae adalah untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat adat Tae, tentang bagaimana kondisi setelah mendapat pengkuan dari pemerintah pusat, bagaimana kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan adat dan budaya.
Sementara itu, Direktur Insitut Dayakologi, Krissusandi Gunui menyampaikan, selama tiga tahun terakhir telah berhasil menjadikan Ketemenggungan Desa Tae, Kecamatan Balai dan Kampung Segumon, Kecamatan Sekayam sebagai percontohan atau model pemberdayaan holistik, di mana didalamnya memperkuat lembaga dan hukum adat.
Di antaranya menghasilkan hukum adat baru tentang pelarangan penjualan tanah-tanah adat ke pihak luar dan memastikan pengelolaan wilayah adat sesuai kearifan lokal yang dikontrol oleh lembaga dan hukum adat setempat.
Pada kesempatan itu juga, Wakil Bupati Sanggau menyerahkan hasil musyawarah adat besar Tiong Kandang yang dipusatkan di Ketemenggungan Tae pada awal Maret 2019 lalu kepada Duta Besar Prancis tentang kesepakatan masyarakat adat dalam melestarikan dan mengelola hutan adat, budaya lokal sesuai kearifan lokal untuk menindaklanjuti pengakuan hak-hak atas keberadaan masyarakat adat, tanah dan hutan adat dari pemerintah pusat kepada masyarakat adat Desa Tae. (WWP)
Comment