KalbarOnline, Ketapang – Kepala Dinas Kesehatan Ketapang, Rustami mengatakan bahwa angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Ketapang terbilang jauh lebih rendah dibandingkan nasional.

Beberapa faktor penyebabnya, jelas Rustami, salah satunya yakni penanganan melahirkan banyak ditangani oleh bidan. Akan tetapi, kata dia, belum semua desa di Ketapang memiliki bidan.

“Peran bidan memang sangat penting untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu dan bayi di Ketapang itu rendah, bahkan berada di bawah tingkat nasional. Hal itu tentu keterlibatan bidan dalam penanganan ibu yang akan melahirkan,” kata Rustami, belum lama ini.

Di Indonesia, kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya masih banyak proses melahirkan ditangani oleh orang yang bukan ahlinya. Termasuk juga kualitas pelayanan kesehatan, sistem rujukan kesehatan, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dan kebijakan pemerintah daerah terkait kesehatan.

Seringkali ada kasus di mana ibu yang melahirkan sudah dalam keadaan darurat baru dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, sehingga tidak tertolong nyawanya. Akan tetapi, untuk kasus seperti ini tidak ditemui di Ketapang.

“Nah, di situlah peran bidan. Saat ibu yang hendak melahirkan, sudah ada bidan yang menangani, sehingga kemungkinan terburuk dapat diminimalisir,” jelasnya.

Rustami mengungkapkan, keberadaan bidan memang sangat diperlukan. Akan tetapi, masih banyak daerah yang memiliki bidan. Dari 253 desa, tidak semua desa ada bidannya.

“Kita mengupayakan minimal di satu desa itu ada satu bidan. Meskipun bukan bidan yang berstatus PNS, paling tidak ada bidan PTT atau bidan kontrak,” tukasnya.

Saat ini pihaknya memang terkendala untuk perekrutan bidan PNS yang memang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sementara untuk mengangkat bidan kontrak, harus kembali menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena pihaknya juga tidak hanya membutuhkan bidan, tapi tenaga kesehatan lainnya seperti dokter dan perawat.

Pihaknya juga terus mengajukan penambahan jumlah tenaga kesehatan yang berstatus PNS di Ketapang.

“Kita meminta agar para bidan bersabar sambil menunggu usaha dari Pemda Ketapang untuk merekomendasikan penambahan kuota CPNS untuk formasi bidan. Termasuk juga upaya Pemda menaikkan lagi gaji tenaga bidan kontrak. Tidak hanya bidan, tapi juga tenaga kesehatan lainnya,” imbuhnya.

Ia juga menuturkan, tenaga kesehatan yang dikontrak oleh Pemda Ketapang berjumlah 750 orang. Jumlah tersebut terbagi ke perawat, bidan dan dokter. Jumlah tersebut sebenarnya masih kurang jika dilihat dari kebutuhan.

Akan tetapi, pihaknya tetap memaksimalkan tenaga kesehatan yang ada, karena untuk mengangkat lagi tidak memungkinkan jika dilihat dari kemampuan keuangan daerah. (Adi LC)