Elpiji Melon Langka, Sutarmidji Sarankan Pertamina Perbaiki Rantai Distribusi

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji turut menanggapi terjadinya kelangkaan gas elpiji kemasan 3 kilogram yang mulai sulit didapat warga Bumi Tanjungpura di pasaran.

Menurut orang nomor satu di Kalbar ini, kelangkaan gas melon itu tak seharusnya terjadi, sebab persediaan elpiji oleh Pertamina melampaui perkiraan kebutuhan.

Sutarmidji menilai terjadinya kelangkaan disebabkan oleh kelalaian PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan Barat mengawasi rantai distribusi. Hal ini ditambah dengan sikap Pertamina yang tidak tegas terhadap mitra atau agen pangkalan penyalur gas elpiji subsidi ini.

Baca Juga :  BUMRW 33 Pontianak Utara Sukses Kembangkan Pertanian dengan Memanfaatkan Lahan Gambut

“Jadi sebenarnya yang perlu diperbaiki Pertamina adalah jaringan distribusi. Kalau kuota melebihi dari yang seharusnya, 106 persen dari perkiraan kebutuhan. Kok masih langka? Berarti ada jalur distribusi yang salah atau (Pertamina) tidak tegas dalam menyikapi perilaku mitra,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (18/12/2018).

Mantan Wali Kota Pontianak ini menyarankan Pertamina untuk meniru langkah yang dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang sudah berhasil mengatasi kelangkaan beras dengan memperbaiki jaringan distribusi.

“Sebaliknya kalau Bulog, Alhamdulillah. Bulog sudah menjalankan dan sudah membuat jaringan distribusi yang baik serta pandai melihat kondisi, sehingga beras bansos semuanya sudah disalurkan. Dulu beras yang masalah, sekarang malah elpiji,” tukasnya.

Baca Juga :  Ribuan Umat Muslim Kumpul di Rumah Melayu, Doakan Midji – Norsan Menangkan Pilgub Kalbar

Sutarmidji menegaskan agar Pertamina segera menyelesaikan persoalan kelangkaan elpiji sebelum perayaan Natal.

Gubernur yang akrab disapa Bang Midji ini juga meminta agar kedepan Pertamina bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa agar penyaluran gas elpiji subsidi tepat sasaran.

“Saya minta sebelum natal sudah selesai. Saya minta nanti mereka bekerjasama dengan BUMDes. Kalau sudah BUMDes yang menangani, itu pasti akan terselesaikan karena Kepala Desa yang tahu data-data masyarakat yang seharusnya menggunakan gas subsidi,” pungkasnya. (Fai)

Comment