KalbarOnline, Kubu Raya – Calon legislatif (caleg) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) daerah pemilihan (dapil) 6 Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Aprianto siap memperjuangkan aspirasi masyarakat, salah satunya berkenaan dengan kebutuhan dasar air bersih.
Dari setiap kunjungannya menyerap aspirasi ke akar rumput, pria yang pernah mengenyam pendidikan di SMA Mujahidin Pontianak itu menyatakan bahwa masyarakat di dapilnya sangat membutuhkan sumber air bersih yang baik. Karena selama ini masyarakat hanya mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
“Air bersih ini menjadi keluhkan warga bertahun-tahun mereka selama ini terpaksa mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap pria yang karib disapa Anto itu.
Kondisi itu semakin parah ketika kemarau terjadi, di mana masyarakat pun terpaksa harus menggunakan air sungai lantaran tidak ada pilihan lain. Belum lagi soal dampak kesehatan yang ditimbulkan dari ketiadaan air bersih, sehingga pemenuhan air bersih harus benar-benar mendapatkan perhatian dan perjuangan serius dari wakil rakyat.
“Anak-anak rentan terserang penyakit kulit atau diare kalau airnya tanpa pengolahan yang benar,” jelasnya.
Anto pun mengungkapkan, keinginan warga Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebenarnya tidak muluk-muluk. Mereka berharap minimal memiliki penampungan massal air bersih di setiap dusun yang bisa mencukupi kebutuhan keseharian rumah-rumah mereka.
“Lalu dinas terkait wajib melakukan pengecekan kelayakan dan amannya penggunaan atau pengolahan air bersih tersebut,” kata Anto.
Aprianto yang pernah bekerja sebagai pengawal Gubernur Kalbar itu menyatakan, bahwa kemandirian pengelolaan air bersih haruslah diwujudkan dan diperjuangkan. Ia menilai, kalau cakupan pelayanan PDAM di Kabupaten Kubu Raya sejauh ini masih belum maksimal. Bahkan untuk Kecamatan Sungai Kakap sendiri, baru terdapat tiga sampai empat persen yang mendapatkan layanan.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa permasalahan dasar masyarakat tersebut bisa diselesaikan asalkan ada kerjasama yang baik dari pemerintah daerah dan pusat. Namun sayangnya, selama ini banyak program yang dinilainya masih tidak tepat sasaran. Sehingga harus ada sinkronisasi antara kebijakan kabupaten provinsi dan pusat.
“Antara kabupaten dan provinsi saja sering miskomunikasi untuk pembangunan, sehingga malah menghambat aktivitas warga, sinkronisasi pembangun jalan aja lambat padahal program sudah ada,” katanya. (Jau)
Comment