KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar), rutin menjalankan program-program padat karya untuk prasarana sarana dan utilitas umum di berbagai daerah se-Kalbar.
Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyampaikan, selain dalam rangka pengendalian inflasi daerah, kegiatan padat karya juga bertujuan untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
“Itu (SPKS) bantuan untuk daerah-daerah yang memang butuh. Rata-rata jalan, ada (untuk mendukung) wisata, kayak di Pinyuh itu kan mangrove, Sungai Kupah itu kan mangrove. Di Jawai juga ada, Bengkayang ada juga. Kebanyakan kegiatan (pembangunan) jalan lah, karena padat karya itu pilihan cuma itu (pembangunan jalan), tidak bisa yang berat-berat,” katanya.
Hal itu disampaikan gubernur saat menghadiri penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola (SPKS) Program Padat Karya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Kalbar Tahun 2023 yang digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (20/07/2023).
Selanjutnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kalbar, Yosafat Triadhi Andjioe menambahkan, untuk tahun 2023 ini, program padat karya akan menyasar kepada 22 kelompok masyarakat (pokmas). Adapun Pokmas tersebut tersebar di 19 desa, dan satu kelurahan di 8 kecamatan se-Kalbar.
“Semua pekerjaan jalan beton, besarannya (anggaran) bervariasi, jadi sesuai usulan dari desa. Ada yang 150 meter jalan, ada 200 meter, 300 meter, kita bervariasi, ada juga yang kiloan meter. Tapi kami sesuaikan dengan (ketersediaan) anggaran di Perkim,” ungkapnya.
Semua bantuan program padat karya yang diberikan Pemprov Kalbar melalui dinas perkim itu menurutnya merupakan pengerjaan jalan rabat beton. Karena memang pekerjaan yang dilakukan pokmas atau padat karya, hanya pekerjaan-pekerjaan sederhana yang bisa dikerjakan oleh masyarakat secara gotong royong.
“Program padat karya di perkim (tahun lalu) sukses semua (lancar). Jadi dengan arahan Bapak Gubernur (setiap tahun ditingkatkan), karena beliau juga menyaksikan bahwa semakin tahun semakin sukses program padat karya ini,” ujarnya.
Selain dalam rangka pengendalian inflasi daerah, kegiatan padat karya dikatakan dia, juga bisa mendukung pergerakan perekonomian masyarakat setempat.
“Hitunglah misalnya satu pokmas bisa mempekerjakan 20 – 40 orang, maka sangat luar biasa. Kalau ada 10 pokmas saja, artinya ada 200 – 400 orang masyarakat desa (dilibatkan). Apalagi kalau 20 pokmas. Jadi pertumbuhan ekonomi di situ akan langsung terasa, bisa menekan inflasi, dan meningkatkan perekonomian warga,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Pokmas Desa Sungai Kupah, Rudi Hartono merasa bersyukur desanya bisa mendapat bantuan program padat karya dari Pemprov Kalbar untuk tahun ini.
“Hari ini kami penandatanganan surat perjanjian kerjasama swakelola dalam bentuk infrastruktur jalan, jalan yang diberikan (bantuan) oleh Bapak Gubernur Sutarmidji melalui Dinas Perkim Kalbar. Alhamdulillah swakelola ini semuanya dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat yang ada di Desa Sungai Kupah,” ujarnya.
Untuk pengerjaannya nanti, Rudi menerangkan bakal melibatkan atau memberdayakan sebanyak enam Rukun Tetangga (RT). Dengan panjang jalan yang dikerjakan sekitar 800 meter, dan lebar empat meter.
“Alhamdulillah, dengan adanya bantuan ini, jalan yang ada di desa kami yang saat ini masih tanah, maka selesai. Dan bisa masuk mobil untuk kawasan Kampung Baru, Kampung Nelayan, sampai ke Tanjung Intan dan menuju ke ekowisata mangrove Telok Berdiri. Jadi aksesnya nanti bisa sampai ke sana,” katanya.
Keberadaan jalan tersebut dinilainya sangat mendukung pengembangan ekowisata Telok Berdiri, Sungai Kupah. Dengan harapan bisa semakin menambah kunjungan wisatawan yang datang ke desa wisata tersebut.
“Kami di sana sangat bersyukur sekali dengan adanya bantuan swakelola ini, sehingga akses menuju ke kota pun sudah mudah. Kalau target selesai (pembangunan jalan) sejak penandatanganan tadi per Desember 2023 ini,” tutupnya. (Jau)
Comment