KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang jadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam kondisi mantap kini telah mencapai 72,28 persen atau 1.109,32 kilometer dari total sepanjang 1.530,40 kilometer. Pihaknya menargetkan persentase tersebut akan mencapai hingga 80 persen pada akhir 2023 ini.
“Akhir tahun (2023) bisa mantap 80 persen,” ungkapnya, Jumat (28/04/2023).
Sutarmidji optimis, bahwa target 80 persen jalan mantap di akhir 2023 bisa tercapai. Apalagi tahun ini sudah ada kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Jika program pemerintah pusat itu direalisasikan, maka capaian jalan mantap bisa lebih besar dari target 80 persen yang sudah ditetapkan.
Akhir 2023 Hanya Menyisakan 310 Kilometer Jalan Belum Mantap
“Dari 2018 hingga akhir 2023, kita (pemprov) bisa tangani 30 persen jalan (jadi mantap). Sehingga sisa 20 persen yang belum mantap atau 310 kilometer itu juga karena sebelumnya banyak jalan (berstatus jalan) kabupaten (belum mantap) yang dijadikan jalan provinsi,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen menambahkan, dari data yang dimiliki pihaknya, pada awal masa jabatan Gubernur Sutarmidji, yakni pada tahun 2018, penanganan jalan provinsi sudah dilakukan sepanjang 59,7 kilometer.
Penanganan yang dilakukan tersebut, terdiri dari pembangunan baru sepanjang 15,15 kilometer, peningkatan atau rekonstruksi sepanjang 35,24 kilometer, serta pemeliharaan berkala sepanjang 9,30 kilometer. Pada tahun 2018 itu, anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 176 miliar lebih.
Dilanjutkan pada tahun 2019, penanganan jalan dilakukan sepanjang 71,63 kilometer. Terdiri dari pembangunan baru sepanjang 20,32 kilometer, dan peningkatan atau rekonstruksi jalan sepanjang 51,31 kilometer, dan menghabiskan anggaran sebesar Rp 214 miliar lebih.
Lalu pada tahun 2020, meski diterpa pandemi Covid-19, Pemprov Kalbar, kata Iskandar, tetap melakukan pembangunan infrastruktur. Namun begitu, secara matematis kurang maksimal dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan anggaran yang ada harus dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Adapun jalan yang ditangani Pemprov Kalbar pada tahun 2020 hanya sepanjang 17,49 kilometer. Terdiri dari pembangunan baru sepanjang satu kilometer, peningkatan atau rekonstruksi sepanjang 10,81 kilometer, pelebaran jalan menambah lajur sepanjang 3,48 kilometer, dan pemeliharaan berkala sepanjang 2,19 kilometer.
“Pekerjaan tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp 51 miliar lebih,” ungkapnya.
Kemudian pada tahun 2021, Pemprov Kalbar kembali menggenjot pembangunan jalan, meski tetap masih harus fokus pada penanganan Covid-19. Namun secara angka, telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan, pengalokasian anggaran untuk infrastruktur jalan. Di mana ada sepanjang 84,40 kilometer jalan yang ditangani di tahun tersebut.
“Terdiri dari pembangunan baru sepanjang lima kilometer, peningkatan atau rekonstruksi sepanjang 76,78 kilometer, dan pelebaran jalan menambah lajur sepanjang 2,62 kilometer, dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 309 miliar lebih,” jelasnya.
Iskandar melanjutkan, peningkatan penanganan jalan oleh pemprov terus dilakukan di tahun 2022. Terdapat total sepanjang 90,74 kilometer jalan yang ditangani, dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 304 miliar lebih.
“Diketahui pula, sepanjang 2018 – 2022 ada sebanyak tiga unit jembatan baru yang dibangun,” tambahnya. (Jau)
Comment