KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji memimpin pelaksanaan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (HOD) ke-27 tahun 2023, di Kantor Gubernur Kalbar, Sabtu (29/04/2023) pagi.
Dalam amananya, dirinya berharap agar kebijakan otonomi daerah (otda) benar-benar bisa terimplementasi dengan baik sesuai dengan ruhnya. Di mana keinginan yang ingin dicapai dari otda itu sendiri pada dasarnya adalah terwujudnya kemajuan di daerah.
“Jadi masing-masing kepala daerah dan jajarannya bisa mengimplementasikan (otonomi) itu di daerahnya masing-masing. Jangan sampai ada penilaian bahwa otonomi daerah itu gagal, padahal tidak juga,” sampainya.
Sutarmidji lantas mencontohkan, kalau kebijakan otda oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar selama ini sudah berjalan cukup baik, bahkan dengan capaian-capaian yang memuaskan. Dimulai dari tata kelola pemerintahan yang baik, seperti penilaian terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di mana Pemprov Kalbar menduduki peringkat kedua nasional setelah DKI Jakarta.
“Kemarin, Indeks Daya Saing Berkelanjutan kita (Kalbar) urutan kedua (nasional) setelah Yogyakarta. MCP (Monitoring Center for Prevention) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kita urutan ketiga se-Indonesia,” jelasnya.
Artinya, lanjut Sutarmidji, ketika ada kemauan dan usaha, maka dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, Pemprov Kalbar sudah bisa mencapai prestasi yang baik. Tak hanya itu, capaian-capaian prestasi yang baik itu diikuti pula dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita (Kalbar) termasuk daerah dengan celah fiskal yang bagus. Dengan celah fiskal yang bagus itu, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kalbar (secara mandiri). Itulah ruh dari otonomi daerah,” ujarnya.
Namun begitu, Sutarmidji meminta kepada jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri, lantaran terdapat beberapa hal yang masih harus perlu menjadi perhatian ekstra saat ini, semisal pembangunan infrastruktur jalan. Midji sapaan akrabnya itu menyebutkan, dari data yang ada, untuk se-Kalbar, baik jalan berstatus nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, totalnya masih ada 600 kilometer yang belum mantap. Untuk bisa menyelesaikan itu semua, diperkirakan butuh anggaran mencapai sekitar Rp 4 triliun.
“Nah, bagaimana kita menggali SDM ini (untuk pembangunan). Harusnya bersinergi, yang bertugas di kementerian atau di pusat, masing-masing (juga) berkontribusi untuk percepatan pembangunan Kalbar. Sinergitas itu penting,” tegasnya.
Midji mengatakan, dengan adanya sinergitas yang baik, terbukti dapat membuat program-program berhasil dijalankan. Salah satunya program desa mandiri sesuai Indeks Desa Membangun (IDM), yang mana saat ini, Kalbar telah sukses menjadi provinsi dengan persentase jumlah desa mandiri yang tinggi di Indonesia.
“Waktu saya di awal jadi gubernur, desa mandiri itu hanya satu, sekarang ada 586 desa mandiri. Itu semuanya bukan hasil kerja saya sendiri, tapi sinergitas kita (pemprov) dengan polda, kodam, (pemerintah) kabupaten/kota,” terannya.
“Artinya itulah ruh otonomi daerah, bukan berdiri sendiri, tapi seluruh komponen yang ada bersinergi untuk membangun daerah. Itu yang saya harapkan bisa diwujudkan, otonomi daerah jangan hanya slogan, tapi implementasinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, upacara HOD ke-27 tahun 2023 ini turut dihadiri oleh Sekda Kalbar, Harisson dan kepala serta jajaran OPD di lingkungan Pemprov Kalbar. (Jau)
Comment