Jujur, legislator Hanura Provinsi Kalbar daerah pemilihan Kubu Raya dan Mempawah itu mengungkapkan, kalau keberadaan pelabuhan ini sudah sejak lama didambakan. Di mana masyarakat sudah sangat gembira ketika mendengar rencana pelabuhan itu digulirkan pada awal-awalnya dulu, bahkan hingga peresmiannya pun disambut gegap gempita oleh masyarakat Kalbar. Namun ekspektasi itu menurun, gara-gara “ketidak-jelian” pihak terkait dalam pengelolaannya.
“Inikan kita sangat gembira dari awal, sewaktu pemerintah menggaungkan pembangunan pelabuhan internasional (di) Kijing yang statusnya untuk ekspor-impor, masyarakat sangat senang. Tapi ketika pembangunan sudah selesai, tapi fasilitas penunjang sampai hari ini tidak ada. Ngapain? Itukan buang-buang waktu!” cecar Suib.
Senafas dengan Sutarmidji, Suib juga mengaku tak habis pikir kenapa pihak pengelola pelabuhan tak berpikir panjang tentang kebutuhan penunjang operasional pelabuhan itu, padahal vital.
“Hitung-hitungannya kan sudah jelas. Pelindo harusnya juga punya hitung-hitungan sendiri ketika pelabuhan itu beroperasi, apa yang diperlukan, fasilitas penunjang apa saja yang diperlukan, termasuk hitung-hitungan pendapatan untuk pemerintah pusat, bagi hasil untuk daerah, pasti ada hitung-hitungan mereka,” kesalnya.
“Mau tunggu sampai kiamat baru mereka bangun fasilitas penunjang? Jadi saya sangat mendukung kalau Pak Gubernur menyemprot Pelindo biar tidak mencla-mencle,” timpal Suib.
Pelindo, lanjut dia, seharusnya bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola pelabuhan, bukan sekedar hanya terima jadi dan bekerja begitu saja.
“Memangnya mau tunggu kiamat baru mau dibangun fasilitas penunjang bisnisnya? Tidak boleh begitu, harus profesional semua. Harusnya pengelolaan pelabuhan itu profesional,” jelasnya.
Tak hanya profesional, Pelindo juga diminta jujur, jika memang mengalami kendala di lapangan. Ia juga meminta Pelindo dapat berkoordinsi dengan baik dan membahasnya bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, agar dicarikan solusi. Bukan seolah jalan sendiri.
“Sampaikan laporan, di mana kekurangan dan kelemahan, termasuk minta support agar pemerintah daerah bisa membantu melobi pemerintah pusat. Kan begitu harusnya komunikasi. Ini sudah tidak ada laporan, progres tidak ada, sementara harapan masyarakat sangat besar untuk cepat beroperasi,” ucapnya.
Karena menurut Suib lagi, anggaran triliunan dari APBN yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan itu sudah terlanjur digelontorkan, berita tentang “kehebatannya” pun sudah sampai kemana-mana, bahkan sampai ke mancanegara.
“Ternyata faktanya, sampai sekarang fasilitas penunjangnya tidak jelas. Ini perlu dievaluasi. Saya harap pemerintah pusat mengevaluasi BUMN yang menangani pelabuhan ini,” pintanya.
“Evaluasi betul-betul kinerjanya, supaya kedepannya lebih agresif dan diharapkan komunikasinya lebih terbuka terutama dengan pihak-pihak terkait termasuk Pemprov Kalbar dan pemerintah daerah setempat sampai kepada kementerian terkait,” jelasnya.
Pelabuhan Internasional Pakai Barang Bekas, Apa Kata Dunia?
Suib yang juga selaku Bendum Partai Hanura Provinsi Kalbar itu turut menyesalkan rencana penggunaan barang bekas–seperti crane–sebagaimana kritik Sutarmidji di awal. Menurut dia, hal itu dapat mengganggu citra pelabuhan internasional di Kalbar di mata dunia internasional.
“Belum lagi soal informasi crane bekas. Fasilitas penunjang di pelabuhan internasional itukan ada kriterianya, tidak sembarangan. Harus berkualitas semuanya. Masa pelabuhan internasional, pakai barang bekas? Tidak boleh itu. Pasti melanggar aturan dan akan diprotes banyak pihak,” jelasnya.
Suib sangat berharap, apa yang menjadi kritiknya–yang notabene juga mewakili banyak pihak di Kalbar–ini benar-benar menjadi atensi oleh Pelindo serta dewan pengawas yang berkaitan dengan pengawasan pelabuhan untuk menginventarisir fasilitas-fasilitas penunjang yang jadi kewajiban untuk dipenuhi dan diawasi.
“Supaya diawasi, tidak boleh itu misalnya crane dari pelabuhan lain dibawa ke pelabuhan lainnya. Ini pasti ada aturannya, terutama terkait keselamatan,” kata dia.
“Apalagi ini statusnya pelabuhan internasional, tentu kapasitas bongkar muatnya pasti beda dengan pelabuhan nasional. Peralatannya pasti beda. Harus terjamin kualitasnya. Speknya harus sesuai aturan,” tekannya.
Suib pun meminta kepada dewan pengawas atau siapa pun pihak yang berwenang untuk menyisir aturan-aturan terkait keberadaan atau kelengkapan operasional acuan sesuai standar yang diwajibkan secara internasional. Jika ditemukan adanya “keganjilan”, maka ia meminta agar segera diambil tindakan tegas.
“Kalau ditemukan tidak sesuai, saya harap ini ditindak tegas. Saya harap pihak berwajib dan masyarakat turut mengawasi bersama, jangan sampai ada persoalan di kemudian hari,” tuntas kandidat kuat Bupati Kubu Raya pada pilkada mendatang tersebut. (Jau)
Comment