Pemerintah Diminta Perhatikan Perajin Tempe, Tinjau Pola Impor Kedelai

KalbarOnline.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah lebih serius mengamankan pasokan dan harga kedelai agar produksi tempe bisa terjaga. Selain itu tidak ragu menindak para pelaku yang mengambil keuntungan secara tidak fair dari situasi kelangkaan kedelai belakangan ini.

“Kami sangat prihatin dengan kenaikan harga kedelai yang luar biasa. Tempe dan tahu banyak dikonsumsi rakyat Indonesia, sumber protein yang terjangkau orang banyak. Karena itu, perlu ada campur tangan pemerintah sehingga pasokan dan harga kedelai kembali normal,” kata Direktur Eksekutif DPP PSI, Andy Budiman dalam keterangannya, Sabtu (9/1).

Baca Juga :  Dirut PLN Pastikan Listrik di Semua Lokasi Penyelenggaraan KTT ASEAN Labuan Bajo Siap 100 Persen

Andy mengatakan partainya juga meminta kepada pemerintah meninjau ulang pola impor kedelai. Ha ini dirasa penting karena banyak pengrajin tempe dan tahu yang mekeluhkan hal tersebut.

“Mungkin perlu dibuka siapa yang mendapat kuota impor tempe, juga bagaimana sistem distribusinya. Jangan sampai kenaikan harga kedelai kembali terulang. Kebutuhan rakyat yang satu ini harus mendapat perhatian lebih,” katanya.

Seperti diketahui, sempat terjadi mogok produksi 160 ribu perajin tahu-tempe karena meningkatnya harga kedelai dari kisaran Rp 6.500/kg menjadi Rp 9.400/kg.

“Kedelai adalah komoditas penting di Indonesia karena diolah menjadi tahu dan tempe. Sumber protein dengan harga terjangkau terutama untuk kalangan menengah bawah. Pasokan dan harganya seharusnya dapat terus dijaga agar aman,” ujar juru bicara PSI, Kokok Dirgantoro.

Baca Juga :  Bersama Ribuan Masyarakat Sambas, Sutarmidji dan OSO Peringati 1 Muharram 1445 di Masjid 1001 Kubah

Indonesia mengimpor 2,6 juta ton hingga 2,7 juta ton kedelai setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri yang berkisar 3 juta ton di mana dua juta ton bahkan lebih diserap oleh perajin tahu tempe.

“Mengingat dampak pengganda kedelai ini sangat besar, sudah seharusnya pemerintah mengamankan harga berikut pasokannya,” jelas Kokok.

Saksikan video menarik berikut ini:

Comment