BBM Premium Mau Dihapus, DPR Beri Catatan Untuk Cegah Gejolak Sosial

KalbarOnline.com – Pemerintah berencana untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium (RON-88). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menuturkan bahwa tindakan ini memang perlu dilakukan.

“Sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, kami menyambut positif rencana menghapus Premium karena memang perlu ada peningkatan kualitas bahan bakar kita sesuai program Blue Sky untuk BBM yang lebih ramah lingkungan,” katanya, Selasa (17/11)

Sekjen DPP PAN ini memberikan beberapa catatan penting untuk pemerintah. Pertama, penghapusan BBM jenis Premium tersebut harus dilaksanakan secara bertahap dan tidak dihilangkan secara sekaligus agar tidak terjadi gejolak sosial

Baca Juga :  Patuhi Protokol Kesehatan, Prestasi Pendidikan Tetap Membanggakan

“Harus ada langkah langkah yang jelas dan terukur untuk mencegah kelangkaan Premium di daerah-daerah tertentu karena hal tersebut bisa menimbulkan keresahan masyarakat,” ungkapnya

Kedua, Eddy meminta pemerintah untuk mempertahankan ketersediaan BBM jenis Premium di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdalam.

“Sebaiknya BBM jenis Premium tersebut harus tetap ada di daerah-daerah 3T tersebut karena memang BBM jenis minyak tanah pun masih dipergunakan. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kebijakan ini secara selektif dan progresif,” tambahnya

Eddy mengapresiasi Pertamina yang menurutnya telah melaksanakan program tersebut dengan naik, salah satunya dengan memberikan diskon atas harga dari BBM dengan RON di atas 92 .

Baca Juga :  Apjatel Berharap Regulasi Turunan UU Ciptaker Permudah Perizinan

“Dengan kebijakan diskon tersebut, masyarakat pun pada hari ini sudah berangsur-angsur berpindah dari Premium ke BBM jenis lebih tinggi seperti Pertalite dan Pertamax. Saat ini di sejumlah daerah seperti Subang dan Tegal, kita sudah tidak melihat penjualan BBM jenis Premium dan ternyata masyarakat bisa menerimanya dengan baik,” katanya.

“Kami berharap bahwa ke depannya pengurangan BBM jenis Premium itu bisa dilaksanakan secara bertahap di daerah-daerah tertentu seperti Jawa, Bali, Sumatera, sehingga target pengurangan emisi dari sektor transportasi bisa terlaksana tanpa gangguan,” pungkasnya.

Comment